Type to search

Umum

Mengurai Benang Kusut Program Kartu Pra Kerja

Share

Program Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 5.6 Trillin resmi dirilis pemerintah pada 20 Maret 2020 yang lalu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi Pandemi Covid-19. Pandemi yang bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat.

Banyak pekerja yang di PHK. Banyak buruh harian yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga permasalahan ekonomi membutuhkan solusi berupa bantalan pengaman sosial seperti Kartu Pra kerja.

Tetapi, program ini menjadi bermasalah, oleh karena adanya pelatihan online sebagai bagian dari Kartu Pra Kerja. Inilah yang saya disuarakan. Sebab, pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya perampokan uang Negara.

Fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan adanya himbauan Work From Home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, menjadikan mereka kesulitan memenuhi kebutuhannya.

Sehingga hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat Kartu Prakerja, tetapi program ini jangan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online.

Apalagi, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat Kartu PraKerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materinya yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya.

Sekali lagi secara Gratis alias cuma-cuma. Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, saya Syarief Hasan sebagai Wakil Ketua MPR RI memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI yang juga menyuarakan kepada Pemerintah agar Program Pelatihan Online sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang diPHK dan masyarakat kurang mampu lainnya. Agar kekhawatiran masyarakat bahwa Rakyat “Tidak mati karena Corona tapi mati karena kelaparan” tidak menjadi kenyataan.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *