DENJALU Desak Alwi Assegaf Minta Maaf ke MUI, Gus Radit: Marwah Ulama Bukan Panggung Cacian

JAKARTA | MEDIA BELA RAKYAT — Polemik dugaan ucapan bernada kasar terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Ketua Umumnya, KH M. Cholil Nafis, kembali menghangat. Di tengah riuh potongan video yang beredar, Komandan Detasemen Jaga Ulama (DENJALU) sekaligus Panglima Pasukan Berani Mati (PBM), Aditya Damar Wijaya alias Gus Radit, menyatakan sikap keras dan mendesak Habib Alwi Assegaf menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf terbuka kepada MUI.

Polemik tersebut bermula dari potongan video ceramah yang beredar pada Oktober 2026 lalu, yang menuai kritik atas sejumlah pernyataan mengenai tarif ceramah dan materi yang dinilai sebagian pihak menyinggung perempuan serta jamaah lansia. Perdebatan kembali memanas pada November 2026 kemarin setelah beredarnya video lain yang disebut berisi respons terhadap MUI dan KH M. Cholil Nafis. Sejumlah pihak menilai ucapan dalam video tersebut melampaui batas kritik dan mengarah pada penghinaan. Penilaian itu masih perlu ditempatkan secara cermat berdasarkan konteks video utuh, verifikasi, serta keterangan pihak yang bersangkutan.

Gus Radit memberikan tenggat 3 x 24 jam agar pihak yang bersangkutan merespons polemik tersebut secara terbuka. Ia menegaskan, sikap itu merupakan bentuk keberatan atas ucapan yang dinilai merendahkan lembaga keagamaan dan tokoh ulama, sekaligus seruan agar ruang dakwah tidak kehilangan ruh kesantunan, keteladanan, dan penghormatan terhadap sesama.

“Seorang penceramah seharusnya menghadirkan kesejukan bagi umat, bukan mempertajam luka melalui kata-kata yang merendahkan. Perbedaan pandangan boleh disampaikan dengan tegas, tetapi adab jangan sampai ditinggalkan. Menjaga ulama bukan hanya soal menjaga fisik, melainkan juga menjaga marwah, kehormatan, dan nilai luhur yang mereka perjuangkan,” ujar Gus Radit dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Gus Radit, “Mimbar keagamaan semestinya menjadi ruang penyemaian ilmu, persaudaraan, dan kebijaksanaan, bukan arena pertarungan ego maupun panggung saling mencaci. Menurutnya, kritik terhadap lembaga atau tokoh agama tetap dimungkinkan, tetapi harus disampaikan secara proporsional, argumentatif, dan tidak berubah menjadi penghinaan personal. Ketegasan tanpa adab berisiko kehilangan substansi; suara lantang tanpa kebijaksanaan hanya akan memperpanjang gaduh,” cetusnya.

Desakan serupa sebelumnya disuarakan Forum Silaturahim Ulama. Pada 20 November 2026 kemarin, sembilan tokoh agama dan pengasuh pesantren dikabarkan mendatangi Kantor MUI di Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang dinilai merendahkan tokoh maupun institusi keagamaan, sekaligus mendorong klarifikasi dan permintaan maaf. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan semata soal siapa paling keras bersuara, melainkan bagaimana kehormatan, tanggung jawab publik, dan etika berdakwah dijaga di tengah masyarakat yang semakin mudah terbelah oleh potongan informasi.

Gus Radit menegaskan, “DENJALU bersama PBM akan mengawal persoalan tersebut dan mendorong tindak lanjut melalui mekanisme yang sah apabila tidak ada respons atas tuntutan yang disampaikan. Namun, setiap langkah, menurut prinsip negara hukum, harus tetap berada dalam koridor konstitusi, tidak disertai intimidasi, dan menghormati hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan,” tegasnya.

Masih menurut Gus Radit, “Secara hukum, kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi Pasal 28E UUD 1945, sementara penyampaian aspirasi di muka umum diatur melalui UU Nomor 9 Tahun 1998. Adapun dugaan tindak pidana terkait penghinaan atau ujaran tertentu harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, unsur perbuatan, konteks, serta kewenangan aparat penegak hukum (bukan semata-mata berdasarkan desakan atau penilaian sepihak).” Pungkas Gus Radit.

Di penghujung polemik, publik sesungguhnya tidak membutuhkan parade amarah, melainkan ketegasan yang berakal dan keberanian yang beradab. Jika ada ucapan yang melukai kehormatan, klarifikasi dan permintaan maaf adalah pintu untuk memulihkan kepercayaan; jika ada dugaan pelanggaran hukum, proses hukum adalah jalan yang patut ditempuh. Sebab, marwah ulama tidak dijaga dengan menambah keributan, tetapi dengan merawat akhlak, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa setiap suara (setinggi apa pun gaungnya) tetap tunduk pada adab dan hukum.
(CP/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *