JAKARTA – BELA RAKYAT – Rencana pemerintah menggelontorkan insentif fiskal Rp1 triliun bagi kepala daerah pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik pedas dari Senayan.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Di tengah efisiensi anggaran negara, ia menilai pemberian bonus itu tidak tepat sasaran.
Menurut politisi NasDem itu, prestasi kepala daerah seharusnya diukur dari kemampuannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola APBD secara efektif, bukan sekadar mendukung program pusat.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” kata Irma, Kamis (29/10/2026).
Irma menilai dukungan terhadap MBG sejatinya adalah kewajiban kepala daerah. Program itu pun sudah memberikan timbal balik ekonomi di daerah lewat penyerapan tenaga kerja, pelibatan relawan, dan perputaran ekonomi lokal. Jadi, ia mempertanyakan perlunya insentif tambahan.
Dua catatan kritis lain ia soroti:
1. Soal keamanan pangan: Irma menegaskan pengawasan MBG harus dipegang oleh leading sector, yaitu BPOM. Ia mengusulkan agar anggaran pengawasan dialihkan langsung ke BPOM agar lebih akuntabel.
2. Soal kemampuan APBN: Ia mengingatkan banyak kabupaten/kota yang APBD-nya sendiri di bawah Rp1 triliun. Pemerintah diminta menghitung cermat kemampuan fiskal nasional dan daerah sebelum obral insentif.
“Setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan yang realistis, serta tujuan yang jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah meluruskan tujuan utama MBG. Jika targetnya menurunkan stunting dan memperbaiki gizi, maka tidak cukup hanya bagi makanan. Perlu intervensi kesehatan lain seperti suplementasi vitamin dan penyediaan akses air bersih.
