LOMBOK BARAT – BELA RAKYAT – Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Lombok Barat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyoroti masih adanya kendala dalam penanganan gangguan Base Transceiver Station (BTS), mulai dari keterbatasan tenaga teknis lokal hingga minimnya ketersediaan suku cadang.
Menurut Anton, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan menara BTS. Yang tidak kalah penting adalah memastikan sistem pemeliharaan berjalan cepat sehingga masyarakat tidak mengalami gangguan layanan internet dalam waktu lama.
Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPR RI karena wilayah NTB memiliki karakter geografis berupa banyak pulau kecil atau gili yang membutuhkan penanganan khusus.
Komisi I DPR RI Soroti Lamanya Penanganan Gangguan BTS
Anton Sukartono Suratto menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah lamanya waktu pemulihan ketika terjadi gangguan pada jaringan telekomunikasi.
Anton menjelaskan, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh minimnya tenaga ahli yang berada di lokasi serta belum tersedianya komponen pengganti ketika terjadi kerusakan perangkat.
“Kita tahu di NTB ini kan banyak gili atau pulau-pulau kecil, nah itu kadang-kadang kalau sudah rusak itu down time-nya lama sekali. Kenapa? Karena satu, tenaga ahlinya tidak ada dan yang kedua juga untuk barang-barangnya juga tidak ada,” ujar Anton Sukartono Suratto usai pertemuan dengan BAKTI Kemkomdigi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan telekomunikasi di daerah kepulauan bukan hanya persoalan membangun jaringan, tetapi juga menjaga agar layanan tetap beroperasi ketika terjadi gangguan.
SDM Lokal Dinilai Menjadi Kunci Percepatan Pemulihan Layanan
Dalam pengawasannya, Komisi I DPR RI menilai ketergantungan terhadap tenaga teknis dari luar daerah menyebabkan proses perbaikan menjadi lebih lambat.
Karena itu, Anton meminta BAKTI Kemkomdigi mulai menyiapkan sumber daya manusia dari masyarakat setempat agar mampu menangani persoalan teknis secara mandiri.
Ia menilai langkah tersebut akan mempercepat proses pemulihan layanan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
“Nah kami meminta kepada Direktur BAKTI bahwa orang-orang daerah (lokal) pun harus dilatih, tenaga ahlinya untuk dicari dari sini jadi tidak usah cari dari luar NTB,” tegas Anton.
Dorongan tersebut menjadi salah satu fokus pengawasan Komisi I terhadap pengelolaan infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis.
Direktur Utama BAKTI Respons Masukan Komisi I DPR RI
Masukan dari Komisi I DPR RI mendapat tanggapan langsung dari Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhilah Mathar.
Ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya dalam aspek teknis, memang perlu memperoleh perhatian lebih agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara lebih cepat.
“Harus lebih diperhatikan lagi untuk pemberdayaan masyarakat lokal terutama untuk technical problem, seharusnya bisa diperhatikan lagi oleh tim (BAKTI),” ujar Fadhilah Mathar.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya respons terhadap masukan yang disampaikan DPR dalam rangka meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di daerah.
Komisi I DPR RI Tekankan Pentingnya Ketersediaan Suku Cadang
Selain persoalan tenaga ahli, Komisi I DPR RI juga menyoroti sistem pengelolaan komponen atau suku cadang BTS.
Anton menilai setiap perangkat yang berpotensi mengalami kerusakan harus dipetakan sehingga stok pengganti selalu tersedia.
Dengan demikian, proses perbaikan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu pengiriman komponen dari daerah lain.
“Dan yang kedua, untuk barang-barang yang mengalami kerusakan itu kan harus dicek rutin barang apa saja, nah harusnya sudah mempunyai stok dan tersedia sehingga bisa langsung plug and play. Jadi untuk down time-nya itu cepat ditangani, sehingga tidak ada lagi blank spot atau internet lemot. Nah dari Komisi I kita nge-push nih kepada BAKTI untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut,” kata Anton.
Pandangan Komisi I DPR RI langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat.
Dorong Sistem Cadangan Kelistrikan BTS
Dalam pembahasan bersama BAKTI Kemkomdigi, Komisi I DPR RI juga menyoroti ketergantungan operasional BTS terhadap pasokan listrik PLN.
Anton menjelaskan bahwa ketika terjadi gangguan listrik akibat cuaca buruk, layanan telekomunikasi juga ikut terdampak.
Karena itu, ia mendorong adanya sistem cadangan agar operasional BTS tetap berjalan meskipun pasokan listrik utama mengalami gangguan.
“Nah seharusnya ada solusinya pakai solar cell, pakai baterai kan. Jadi kalau misalnya ada solusi ada plan A atau plan B. Nah misalnya yang satu aman ya pakai PLN, nah kalau tidak ya pakai solar cell, nah itu yang kita push tadi kepada BAKTI harus ada contingency plan. Nah insyaallah semua ini akan dipelajari dan mudah-mudahan bisa terealisasi,” tutur Anton Sukartono Suratto.
Pengawasan DPR Berfokus pada Keandalan Layanan
Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke NTB tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga menekankan pentingnya sistem pemeliharaan yang cepat, kesiapan sumber daya manusia lokal, ketersediaan suku cadang, serta penyediaan sistem cadangan kelistrikan.
Melalui berbagai masukan tersebut, Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Kemkomdigi memperkuat aspek operasional agar layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan tetap andal dan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan berkepanjangan berupa blank spot, internet lambat, maupun waktu pemulihan jaringan yang terlalu lama.
