Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Apakah Gibran Rakabuming Raka sedang menghadapi akibat dari ambisi politiknya sendiri, atau justru menjadi korban ambisi orang-orang yang menjadikannya kendaraan menuju puncak kekuasaan?
Ada ironi besar dalam perjalanan politik Gibran. Dari Wali Kota Solo, ia melompat ke kursi Wakil Presiden melalui konfigurasi politik yang sarat kontroversi. Kini, ketika legitimasi politiknya dipersoalkan dan tekanan terhadap posisinya menguat, muncul pertanyaan: ke mana para elite yang dahulu begitu bersemangat mengantarkannya ke Istana?
Gibran tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang politik ayahnya, Joko Widodo. Popularitas, jaringan, dan pengaruh politik Jokowi menjadi modal besar dalam perjalanan karier putranya. Kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi pencalonannya, semakin memperkuat persepsi publik tentang kuatnya pengaruh keluarga dalam politik nasional.
Di sinilah persoalannya. Seorang anak muda yang seharusnya memiliki kesempatan membangun kapasitas dan pengalaman melalui proses panjang, justru didorong memasuki panggung kekuasaan nasional dalam waktu relatif singkat. Kursi tinggi berhasil diraih, tetapi kematangan politik dan legitimasi publik tidak otomatis mengikuti.
Jangan-jangan, Gibran lebih dahulu diberi kursi sebelum benar-benar diberi ruang untuk mempersiapkan diri menjadi negarawan.
Wajahnya yang kerap tampak memelas dan ekspresinya yang relatif datar di hadapan sorotan publik sering mengundang beragam tafsir. Namun, kita tidak boleh menghakimi kondisi batinnya hanya melalui ekspresi wajah. Yang patut direnungkan adalah beratnya beban politik yang harus ditanggung seseorang ketika dirinya berada di tengah pertarungan kepentingan yang jauh lebih besar daripada kapasitas personalnya.
Gibran mungkin bukan satu-satunya aktor dalam permainan ini. Ayahnya memiliki kepentingan menjaga warisan politik. Sebagian elite mungkin memiliki kalkulasi memperluas pengaruh dan mengamankan posisi strategis. Partai-partai memiliki kepentingan elektoral menuju 2029, sementara Prabowo memiliki agenda konsolidasi kekuasaan dan stabilitas pemerintahan.
Belum tentu semua kepentingan itu merupakan skenario yang terkoordinasi. Namun, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa Gibran berada di persimpangan ambisi keluarga dan kepentingan elite.
Yang lebih menyakitkan adalah watak pragmatisme politik. Ketika kemenangan diraih, semua ingin berada dalam foto keberhasilan. Ketika kekuasaan dibagi, semua ingin menikmati hasilnya. Tetapi ketika persoalan datang, solidaritas mendadak kehilangan suara.
Di sinilah pertanyaan itu menjadi relevan, mengapa mereka yang dahulu ikut mengantarkan Gibran ke Istana tidak menunjukkan keberanian yang sama ketika posisinya menghadapi tekanan?
Perkembangan politik dan parlemen memperlihatkan bahwa dukungan tidak selalu berbanding lurus dengan kepentingan. Bahkan, sebagian kekuatan politik yang dahulu berada dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran ikut terlibat dalam dinamika tekanan politik terhadap posisi Gibran.
Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap elite yang tidak membelanya berarti berkhianat. Persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Namun, jangan sampai tanggung jawab hanya dibebankan kepada orang yang tampil di depan, sementara mereka yang ikut membangun jalan menuju kekuasaan justru luput dari evaluasi.
Dalam politik, seseorang bisa menjadi pemain sekaligus pion. Ia tampak berada di papan utama, tetapi belum tentu mengendalikan seluruh permainan. Ketika kepentingan berubah, pion sering kali menjadi pihak pertama yang dikorbankan.
Karena itu, Gibran perlu belajar bahwa nama besar keluarga mungkin dapat membuka pintu kekuasaan, tetapi hanya kapasitas, integritas, dan kepercayaan rakyat yang dapat mempertahankan kehormatan kepemimpinan. Kehilangan jabatan bukan akhir kehidupan. Justru di situlah kesempatan membangun kedewasaan, memperbaiki diri, dan membuktikan kemampuan tanpa terus berlindung di balik pengaruh keluarga.
Bagi para elite, kisah ini juga menjadi pelajaran moral, jangan menjadikan generasi muda sebagai kendaraan ambisi, lalu membiarkannya menanggung sendiri risiko dari permainan kekuasaan yang dirancang bersama.
Kasihan Gibran. Bukan semata-mata karena pernah berada di puncak kekuasaan lalu harus menghadapi badai politik, melainkan karena perjalanan politiknya menyisakan pertanyaan besar, apakah selama ini ia sedang memperjuangkan masa depannya sendiri, atau justru menjadi alat untuk memperjuangkan ambisi orang-orang di belakangnya?
Sebab, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang didorong terbang terlalu tinggi oleh orang-orang di sekelilingnya, tetapi ketika sayapnya patah, tak seorang pun bersedia menolongnya mendarat.
Dan ketika lampu kekuasaan dipadamkan, panggung ditinggalkan, serta para pemain mencari jalan masing-masing, satu pertanyaan tetap menggantung:
“Siapa sebenarnya yang bermain untuk kekuasaan, dan siapa yang selama ini hanya dimainkan oleh kekuasaan?” 🙏*MK*
