Yahukimo – Papua Pegunungan
Ada persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai di Yahukimo. Ia diangkat lagi, dibicarakan lagi, diperjuangkan lagi — bukan karena masyarakatnya suka ribut, melainkan karena keadilan yang dijanjikan putusan pengadilan belum juga tiba di kampung-kampung.
Masalah desa di Yahukimo bukan sekadar soal siapa yang memegang stempel kepala kampung. Ini soal siapa yang berhak melayani, siapa yang berhak menandatangani, siapa yang berhak mengelola Dana Desa, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika pelayanan di kampung tersendat. Ketika hal paling dasar ini dibiarkan menggantung bertahun-tahun, yang terganggu bukan hanya administrasi, melainkan kehidupan: mama-mama bingung siapa pemimpinnya, adat terganggu, pembangunan tersendat.
1. Hukum Sudah Berbicara, Dua Kali
Pertama, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 PK/TUN/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu menyatakan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 batal demi hukum. Artinya, Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021 adalah yang sah.
Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 280/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026 yang dikabulkan. Batas waktu pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dipangkas dari 60 hari menjadi 14 hari kerja saja. Jika lewat 14 hari, SK yang batal itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi secara otomatis.
Dua putusan ini bukan opini. Bukan pula tafsir sepihak. Ini adalah suara tertinggi dari lembaga peradilan negara. Dalam negara hukum, putusan yang sudah final bukan untuk didiskusikan lagi benar-tidaknya, melainkan untuk dilaksanakan.
Yang membuat persoalan ini semakin bermakna bagi orang Yahukimo: Putusan MK tersebut dimenangkan oleh anak Yahukimo sendiri, Nahason Asso dan Wenius Hesegem. Rakyat kecil yang pergi jauh mencari keadilan sampai ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya pulang membawa putusan. Pertanyaannya kini: apakah negara di tingkat daerah dan pusat akan menyambut putusan itu dengan tindakan, atau justru membiarkannya menjadi sekadar kertas?
2. Surat Gubernur Sudah Dikirim, Tetapi Dikabarkan Tidak Ditindaklanjuti
Gubernur Papua Pegunungan tidak diam. Berbagai langkah administratif telah ditempuh, antara lain menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 882/GUB Tahun 2024, menyurati Bupati Yahukimo, melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, hingga menyampaikan permohonan rekomendasi penghentian penyaluran Dana Desa untuk 140 kampung dan pemberian sanksi kepada Bupati Yahukimo.
Namun, sebagaimana disampaikan dalam pesan-pesan masyarakat yang masuk, termasuk yang disampaikan Mesakh Mirin, surat-surat tersebut dikabarkan tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah tudingan serius yang perlu dijawab secara terbuka.
Kami tidak menuduh tanpa dasar. Kami meminta: jika surat Gubernur sudah diterima, di mana posisi penanganannya sekarang? Sudah sampai di meja siapa? Apa kendalanya? Berapa lama lagi masyarakat harus menunggu? Transparansi adalah obat paling sederhana untuk kecurigaan.
Dalam tata pemerintahan, Inspektorat bukan sekadar tukang stempel. Inspektorat adalah pengawas. Ketika pengawas diam terhadap putusan pengadilan yang sudah final, publik wajar bertanya: siapa yang mengawasi pengawas?
3. Sorotan kepada Irsus Dewi Budi, Kemendagri
Dalam pesan yang diterima, nama Inspektur Khusus (Irsus) Dewi Budi di Kementerian Dalam Negeri disebut-sebut tidak memproses putusan MK dan MA serta surat Gubernur Papua Pegunungan.
Kami tegaskan di sini: penyebutan nama ini adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang kami terima, dan kami memuatnya sebagai bahan untuk meminta klarifikasi. Kami memberi ruang penuh kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Tetapi pertanyaan substansinya tetap harus dijawab: apakah benar telah ada disposisi, telaahan, atau rekomendasi atas surat Gubernur? Apakah benar telah ada langkah pengawasan atas tidak dilaksanakannya putusan MA dan MK di Yahukimo? Jika sudah ada, publikasikan. Jika belum ada, jelaskan mengapa.
Jabatan publik bukan milik pribadi. Setiap surat yang menyangkut nasib 517 kepala kampung dan ratusan kampung adalah dokumen publik yang harus bergerak, bukan mengendap.
4. Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan Juga Disorot
Sorotan tidak berhenti di Jakarta. Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan juga disebut-sebut ikut menghambat proses putusan MA dan MK. Lagi-lagi, ini adalah aspirasi yang perlu diklarifikasi, bukan vonis.
Padahal, Inspektorat Provinsi seharusnya menjadi garda terdepan. Ia yang paling dekat dengan persoalan. Ia yang melakukan monitoring. Ia yang tahu persis bahwa Bupati Yahukimo belum mencabut SK 298 dan belum memulihkan SK 147. Jika lembaga yang seharusnya mendorong justru terkesan memperlambat, maka luka masyarakat akan semakin dalam.
Kami meminta Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan membuka hasil monitoringnya secara terang: apa temuannya, apa rekomendasinya, dan apa tindak lanjutnya? Jangan biarkan hasil monitoring hanya menjadi arsip di laci.
5. Nama Yakubus Way: Jangan Biarkan Menjadi Gosip
Dalam pesan terakhir, disebut nama Yakubus Way. Pesan itu tidak disertai penjelasan lengkap, sehingga kami tidak dapat menyimpulkan apa peran yang dimaksud.
Karena itu, kami tidak akan membangun tuduhan atas nama yang belum jelas konteksnya. Namun kami mencatat nama tersebut sebagai bagian dari aspirasi yang masuk, dan kami membuka ruang bagi yang bersangkutan maupun pihak yang menyampaikan aspirasi untuk memberikan penjelasan yang utuh dan dapat diverifikasi.
Editorial yang bertanggung jawab tidak boleh menjadikan nama seseorang sebagai sasaran tanpa keterangan yang jelas. Yang harus kita kejar adalah sistemnya: mengapa putusan yang sudah final bisa begitu lama tidak dilaksanakan?
6. Akar Masalahnya: Desa Diangkat Lagi, Tetapi Keadilan Tidak Diangkat
Frasa “masalah desa angkat lagi kita” yang disampaikan Mesakh Mirin terasa jujur dan getir. Setiap kali masyarakat mengangkat masalah desa, mereka berharap itu adalah pengangkatan yang terakhir — setelah itu selesai, kampung bisa kembali bekerja. Namun yang terjadi justru sebaliknya: masalah diangkat lagi, surat ditulis lagi, audiensi dilakukan lagi, tetapi keadilan tidak kunjung diangkat.
Ini pola yang melelahkan. Rakyat kecil harus mengulang perjuangan yang sama, sementara pejabat yang wajib melaksanakan putusan bisa berlindung di balik diam, rapat, dan disposisi yang tidak pernah sampai.
Padahal, dalam Putusan MK yang baru, negara sudah memberi batas yang sangat jelas: 14 hari kerja. Bukan 14 bulan. Bukan 14 kali surat. Bukan 14 kali janji. Jika batas ini pun masih dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan kepada satu bupati atau satu inspektorat, melainkan kepercayaan kepada negara hukum itu sendiri.
7. Apa yang Harus Dilakukan Sekarang
Pertama, Bupati Yahukimo harus melaksanakan Putusan MA dan MK dalam 14 hari kerja: cabut SK 298, pulihkan SK 147. Tidak ada lagi alasan untuk menunda.
Kedua, Kemendagri — melalui Inspektorat Jenderal dan Irsus — harus menjawab secara tertulis dan terbuka: bagaimana status tindak lanjut surat Gubernur Papua Pegunungan? Jika diperlukan rekomendasi penghentian penyaluran Dana Desa sesuai PMK Nomor 7 Tahun 2026, terbitkanlah dengan dasar hukum yang jelas.
Ketiga, Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan harus mempublikasikan hasil monitoring dan rekomendasi pengawasan atas tidak dilaksanakannya putusan tersebut.
Keempat, semua pihak yang namanya disebut dalam aspirasi masyarakat, termasuk Irsus Dewi Budi dan Yakubus Way. diberi hak jawab yang adil. Keadilan tidak boleh diperjuangkan dengan cara yang tidak adil.
Kelima, masyarakat dan media harus terus mengawal tanpa kekerasan, tanpa ujaran kebencian, dan tanpa memecah belah sesama orang Yahukimo. Perjuangan ini bukan soal kubu melawan kubu. Ini soal hukum melawan pembiaran.
Penutup: Kasih Tanpa Keadilan Adalah Omong Kosong
Kami cinta Yahukimo damai. Kami kembali ke Injil Kasih. Tetapi seperti yang ditulis dalam Surat Terbuka Asosiasi 517 Kepala Kampung Definitif Yahukimo: kasih tanpa keadilan adalah omong kosong.
Kasih yang sejati tidak membiarkan yang benar terus menunggu. Kasih yang sejati tidak membiarkan mama-mama di kampung terus bingung. Kasih yang sejati tidak membiarkan putusan pengadilan menjadi sekadar pajangan.
Karena itu, editorial ini kami tutup dengan desakan yang sama: laksanakan Putusan MA dan MK dalam 14 hari kerja. Jangan biarkan rakyat kecil mencari keadilan sampai ke Mahkamah Konstitusi baru didengar.
Jika negara masih diam setelah ini, maka sejarah akan mencatat: bukan rakyat yang tidak sabar, melainkan negara yang terlambat menegakkan keadilannya sendiri.
