Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa stabilitas politik nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pelaksanaan agenda prioritas pemerintah. Di tengah dinamika politik, perbedaan pandangan, serta berbagai kritik terhadap kebijakan negara, kehidupan politik nasional relatif terjaga dalam koridor konstitusi dan mekanisme demokrasi.
Menurut Iwan, stabilitas politik tidak berarti hilangnya kritik maupun perbedaan pendapat. Justru, dalam sistem demokrasi, perbedaan merupakan sesuatu yang wajar. Hal terpenting adalah bagaimana seluruh elemen bangsa mengelola perbedaan tersebut melalui dialog, mekanisme kelembagaan, dan proses politik yang konstitusional.
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah dapat menjalankan agenda-agenda prioritasnya, sementara masyarakat, partai politik, parlemen, dan kelompok kritis tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan serta melakukan pengawasan,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, dukungan politik yang relatif kuat di parlemen turut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program-program strategis. Namun, dukungan tersebut harus tetap diimbangi dengan fungsi pengawasan DPR agar kebijakan pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Demokrasi Harus Dijaga, Bukan Sekadar Dipertahankan Secara Formal
Iwan menegaskan, stabilitas politik tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kritik atau menyeragamkan pandangan politik. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan oposisi yang kritis, pers yang independen, masyarakat sipil yang aktif, serta lembaga peradilan yang mampu menjalankan kewenangannya secara independen.
“Ukuran demokrasi bukan semata-mata apakah situasi politik terlihat tenang, melainkan apakah masyarakat tetap bebas menyampaikan pendapat, pers dapat menjalankan fungsi kontrol, parlemen bekerja secara substantif, dan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. Karena itu, stabilitas dan demokrasi harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Menurut Iwan, pemerintahan Prabowo perlu terus memastikan bahwa perbedaan politik tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Pada saat yang sama, kritik publik harus ditempatkan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi institusi negara, memperkuat supremasi hukum, serta memastikan proses pengambilan keputusan tetap transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diperlukan agar stabilitas politik tidak hanya bertumpu pada kekuatan koalisi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Stabilitas Politik Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat
Lebih lanjut, Iwan menilai bahwa stabilitas politik baru memiliki makna strategis apabila mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah tidak cukup hanya menjaga hubungan antarelite politik tetap kondusif. Stabilitas juga harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, harga kebutuhan pokok yang terkendali, kesempatan kerja yang lebih luas, serta pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran.
“Rakyat tentu berharap situasi politik yang stabil dapat menjadi energi untuk mempercepat pembangunan. Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sementara persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,” kata Iwan.
Ia berpandangan, dua tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi demokrasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Stabilitas politik harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa, bukan sekadar menjaga kenyamanan kekuasaan.
Konsolidasi Politik Harus Sejalan dengan Penguatan Demokrasi
Iwan menyatakan bahwa stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi merupakan dua hal yang saling melengkapi. Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki dukungan politik besar, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif, menerima kritik, menghormati hukum, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo harus dilihat sebagai proses konsolidasi politik yang perlu terus diperkuat. Stabilitas harus dipertahankan, tetapi demokrasi tidak boleh mengalami kemunduran. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menjaga ketertiban politik sekaligus memberikan ruang bagi kritik, kebebasan berpendapat, dan pengawasan publik,” pungkasnya.
IPR berharap, memasuki tahun ketiga pemerintahan, Presiden Prabowo dapat terus menjaga stabilitas nasional, memperkuat kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa seluruh proses politik bermuara pada kepentingan rakyat serta kemajuan Indonesia.
