CIREBON – Persoalan perlintasan sebidang kembali menjadi sorotan serius setelah Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah titik perlintasan kereta api di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi berbagai program penanganan yang selama ini dijalankan pemerintah dan operator perkeretaapian.
Di balik padatnya lalu lintas kereta dan kendaraan di berbagai daerah, masih tersimpan persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlintasan sebidang yang belum dilengkapi sistem keselamatan memadai dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, jumlah perlintasan sebidang yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera masih sangat besar sehingga membutuhkan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.
Jejak Kecelakaan yang Terus Berulang
Berdasarkan hasil peninjauan dan berbagai laporan yang diterima Komisi V DPR RI, masih banyak perlintasan yang belum memenuhi standar keselamatan. Sebagian tidak memiliki palang pintu, sebagian lainnya minim pengawasan, sementara beberapa titik bahkan masih mengandalkan kesadaran pengguna jalan tanpa dukungan fasilitas pengamanan yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama terjadinya berbagai kecelakaan yang merenggut korban jiwa maupun menyebabkan kerugian material.
Hamka mengungkapkan bahwa berbagai insiden yang terjadi selama ini menjadi bukti bahwa persoalan perlintasan sebidang tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Dibutuhkan langkah nyata yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat perlintasan yang tidak dijaga atau belum memenuhi standar keselamatan yang seharusnya.
Pemerintah Siapkan Berbagai Skema Solusi
Dalam pembahasan bersama sejumlah instansi terkait, Komisi V DPR RI memperoleh gambaran mengenai berbagai langkah yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Sejumlah opsi yang masuk dalam perencanaan antara lain pembangunan underpass dan flyover pada titik-titik strategis yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Selain itu, pemasangan palang pintu otomatis juga menjadi salah satu solusi yang diprioritaskan untuk jangka pendek.
Menurut Hamka, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa disamaratakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara detail agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung berbagai program tersebut melalui fungsi penganggaran agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh keterbatasan dana.
Dukungan Anggaran dari Berbagai Sumber
Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian persoalan perlintasan sebidang adalah kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Pembangunan underpass maupun flyover memerlukan investasi besar dan proses pengerjaan yang panjang.
Karena itu, Komisi V DPR RI mendorong pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga skema pendanaan lainnya yang memungkinkan percepatan pembangunan.
Hamka menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program keselamatan perkeretaapian tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil nyata berupa berkurangnya titik rawan kecelakaan dan meningkatnya keamanan saat melintasi jalur kereta api.
Palang Otomatis Dinilai Solusi Paling Realistis
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan pemasangan palang pintu otomatis di seluruh perlintasan sebidang yang masih belum memiliki sistem pengamanan memadai.
Langkah ini dianggap sebagai solusi yang paling cepat dan realistis untuk mengurangi potensi kecelakaan sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen seperti flyover atau underpass.
Hamka menekankan bahwa seluruh perlintasan sebidang idealnya menggunakan sistem otomatis agar faktor kelalaian manusia dapat diminimalkan. Meski implementasinya dilakukan secara bertahap, ia berharap jumlah perlintasan tanpa pengamanan dapat terus berkurang dari waktu ke waktu.
Menurutnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki peran penting dalam mempercepat modernisasi sistem keselamatan tersebut.
Minimnya Penjagaan Masih Jadi Persoalan
Selain persoalan infrastruktur, investigasi lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan petugas penjaga perlintasan masih menjadi tantangan tersendiri.
Di sejumlah lokasi, palang pintu memang telah tersedia, namun pengawasan belum berjalan optimal. Kondisi ini dinilai tetap menyisakan risiko kecelakaan, terutama ketika terjadi gangguan teknis atau pelanggaran oleh pengguna jalan.
Hamka menegaskan bahwa keberadaan petugas di lapangan masih sangat diperlukan sebagai lapis pengamanan tambahan. Ia mendorong PT KAI untuk terus melakukan rekrutmen dan penempatan petugas penjaga perlintasan secara bertahap sesuai kebutuhan.
Menurutnya, pengalaman menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di perlintasan kereta masih sering terjadi meskipun sudah terdapat rambu maupun palang pengaman.
Kesadaran Masyarakat Jadi Faktor Penentu
Komisi V DPR RI menilai peningkatan keselamatan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur maupun keberadaan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan kereta api juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
Masih ditemukan pengguna jalan yang menerobos palang pintu, mengabaikan sinyal peringatan, atau memaksakan melintas ketika kereta sudah mendekat. Perilaku tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya.
Karena itu, edukasi keselamatan dan kampanye disiplin berlalu lintas perlu terus diperkuat secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan.
DPR Dorong Roadmap Nasional Perlintasan Sebidang
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi V DPR RI mendorong penyusunan roadmap nasional yang memuat target penyelesaian seluruh persoalan perlintasan sebidang di Indonesia.
Roadmap tersebut diharapkan memuat prioritas lokasi, jadwal pelaksanaan, sumber pendanaan, hingga target waktu penyelesaian secara bertahap sehingga masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah secara jelas.
Hamka menegaskan bahwa kehadiran roadmap yang terukur akan membantu memastikan seluruh program berjalan lebih efektif dan dapat dievaluasi secara berkala.
Baginya, tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah memastikan masyarakat tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kecelakaan di perlintasan kereta api.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita membutuhkan langkah yang terukur, target yang jelas, dan komitmen bersama agar persoalan perlintasan sebidang dapat diselesaikan secara menyeluruh di masa mendatang,” tegas Hamka.
Dengan masih banyaknya titik perlintasan yang memerlukan perhatian, kunjungan Komisi V DPR RI di Cirebon menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut perlindungan nyawa masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sekitar jalur perkeretaapian.
