SURABAYA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menekankan pentingnya pemangkasan birokrasi dan sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan pengelolaan program pemerintah dan BUMN.
Desakan itu disampaikan pria yang akrab disapa Demer ini dalam Rapat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut melibatkan PT Pelindo (Persero), BP BUMN, Danantara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Demer, keluhan klasik soal birokrasi yang lambat dan berbelit masih menjadi hambatan utama. Padahal, di sisi lain BUMN dituntut untuk bergerak atraktif, inovatif, dan agresif dalam menangkap peluang.
“Kita harus atraktif, inovatif, kemudian juga agresif. Selama ini yang dikeluhkan adalah lambatnya birokrasi, berbelitnya birokrasi, dan kadang-kadang ketidakjelasan dalam proses birokrasi,” ujarnya.
Ia menilai, sudah saatnya ego sektoral dihapuskan. Seluruh kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah harus berada dalam satu ekosistem yang sama untuk kepentingan nasional.
“Kita ini satu negara. Jadi tidak boleh ada ekosistem sektoral lagi untuk kepentingan kita bersama,” tegas Legislator tersebut.
Salah satu sorotan yang ia sampaikan adalah terkait tata kelola kebijakan pemanfaatan ruang laut oleh PT Pelindo. Menurutnya, jika koordinasi lintas sektor terus berjalan lambat, maka potensi besar di sektor maritim tidak akan termanfaatkan secara maksimal.
Demer juga mengingatkan, penyederhanaan birokrasi sangat krusial untuk menyukseskan agenda prioritas pemerintah, yakni ketahanan energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Fleksibilitas anggaran, kata dia, penting, namun tetap harus diiringi dengan akuntabilitas yang jelas.
“Kalau memang goal-nya untuk mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi, persoalan-persoalan yang menyangkut lintas sektor harus segera dipersingkat dan dipermudah,” ucapnya.
Ia pun meminta agar setiap peluang yang muncul di BUMN segera dilaporkan dan dikonsolidasikan ke Menteri atau pihak terkait agar dapat diambil kebijakan secara cepat.
“Kalau ada hal yang perlu dipercepat, harus segera dilaporkan kepada Menteri atau pihak terkait untuk diambil tindakan. Kalau tidak, opportunity yang ada di BUMN bisa hilang karena tidak mendapatkan kebijakan yang cepat,” pungkasnya.
