JAKARTA – Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan dukungan dan apresiasi atas komitmen, kontribusi aktif, serta dedikasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Menurut Nasky, pendekatan humanis Polri yang menempatkan keamanan, kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan kepastian hukum sebagai bagian yang saling berkaitan merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Stabilitas kamtibmas merupakan fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Ketika keamanan terjaga, pekerja merasa terlindungi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, dan investor memperoleh kepastian bahwa investasinya berada dalam ekosistem yang aman dan kondusif,” ujar Nasky dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Nasky menilai pesan yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026), dengan tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”, memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini.
Konsolidasi tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan. Bagi Nasky, forum tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang dialog dan komunikasi antara negara, pekerja, serta dunia usaha untuk menjaga hubungan industrial yang humanis, sehat dan berkeadilan.
“Korps Bhayangkara tidak hanya memiliki fungsi menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem sosial yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan secara aman, tertib, dan produktif. Karena itu, pendekatan humanis yang mengedepankan dialog, kemitraan, penegakan hukum, serta kepentingan masyarakat patut diapresiasi,” katanya.
Sebagai Penulis Buku “Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat”, Nasky mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu tujuan investasi yang kompetitif karena ditopang kekayaan sumber daya alam (SDA), jumlah penduduk yang besar, serta pasar domestik yang luas.
Namun, potensi tersebut menurutnya harus diikuti dengan kepastian hukum, keamanan, kualitas sumber daya manusia (SDM), hubungan industrial yang sehat, serta iklim usaha yang transparan dan berkeadilan.
“Investor tentu membutuhkan kepastian. Kepastian itu bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga kepastian hukum dan keamanan. Di sinilah peran Polri menjadi sangat penting untuk memastikan kegiatan usaha dapat berlangsung tanpa gangguan kriminalitas, premanisme, pungutan liar, maupun tindakan lain yang merusak kepercayaan terhadap iklim investasi Indonesia,” jelasnya.
Nasky juga mengapresiasi ketegasan Kapolri yang meminta pelaku usaha dan perusahaan tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar, premanisme, maupun kejahatan lainnya yang mengganggu aktivitas perusahaan.
Menurutnya, respons cepat dan profesional aparat kepolisian terhadap setiap laporan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian berusaha.
“Pesan Kapolri sangat jelas bahwa tidak boleh ada ruang bagi premanisme, pungli, dan kejahatan yang mengganggu kegiatan ekonomi. Ketika laporan masyarakat maupun dunia usaha ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum, maka kepercayaan publik dan investor akan semakin kuat,” tegas Nasky.
Dorong Hubungan Industrial Berkeadilan
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Nasky memandang perhatian Kapolri terhadap kesejahteraan buruh dan hubungan industrial yang harmonis merupakan bagian penting dari perspektif kebijakan publik.
Ia menilai pekerja tidak semestinya hanya dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset strategis, mitra, dan bagian penting dari keberlangsungan perusahaan.
“Hubungan antara pekerja dan perusahaan harus dibangun dalam semangat kemitraan. Perusahaan wajib menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja, sementara pekerja juga perlu meningkatkan profesionalisme, disiplin, produktivitas, dan etos kerja. Keseimbangan inilah yang akan menciptakan hubungan industrial yang sehat,” ujar Nasky.
Menurut alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta tersebut, kesejahteraan buruh, keberlangsungan perusahaan, dan stabilitas keamanan bukanlah tiga kepentingan yang harus dipertentangkan.
Sebaliknya, ketiganya harus ditempatkan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan ekonomi nasional.
“Pekerja yang sejahtera akan menciptakan produktivitas yang lebih baik. Dunia usaha yang sehat mampu membuka dan mempertahankan lapangan pekerjaan. Sementara keamanan yang kondusif memberikan ruang bagi keduanya untuk berkembang. Karena itu, kesejahteraan buruh dan iklim investasi harus berjalan beriringan,” paparnya.
Relevan dengan Agenda Hilirisasi Nasional
Nasky menambahkan, komitmen tersebut semakin penting di tengah kebijakan pemerintah yang terus mendorong hilirisasi berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan hingga manufaktur.
Menurutnya, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pertumbuhan kawasan industri.
“Agenda hilirisasi membutuhkan ekosistem investasi yang sehat. Karena itu, keamanan kawasan industri, kepastian hukum, hubungan industrial yang humanis dan berkeadilan, serta perlindungan terhadap pekerja dan pelaku usaha harus berjalan secara simultan,” jelasnya.
Nasky menilai kehadiran Polri dalam menjaga kawasan industri dan memberikan jaminan keamanan kepada pengusaha maupun investor merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional dan pencapaian Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Ketika Polri mampu menjaga kamtibmas secara profesional dan humanis, sesungguhnya Polri ikut memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Negara hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga melalui upaya menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk bekerja dan bagi dunia usaha untuk berkembang,” tuturnya.
Persatuan sebagai Fondasi Stabilitas
Lebih jauh, Founder Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia itu menekankan pentingnya membangun hubungan antara pemerintah, Polri, pekerja, pengusaha, dan seluruh elemen masyarakat berdasarkan semangat persatuan dan gotong royong.
Menurutnya, perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha merupakan hal yang wajar dalam hubungan industrial. Namun, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai perbedaan kepentingan ekonomi berubah menjadi konflik sosial. Kita membutuhkan dialog dan musyawarah untuk menemukan titik temu. Persatuan, saling menghormati, dan gotong royong harus menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang berkeadilan,” katanya.
Nasky menilai pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Polri Presisi dan Polri untuk Masyarakat, yaitu menghadirkan institusi kepolisian yang profesional, responsif, humanis, namun tetap tegas dalam penegakan hukum.
Ia berharap sinergi antara Polri, pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sipil terus diperkuat sehingga stabilitas kamtibmas dapat terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu menghadirkan dunia usaha yang maju, pekerja yang semakin sejahtera, investasi yang semakin kuat, serta masyarakat yang aman dan produktif. Dengan persatuan, kemitraan, saling menghormati, dan gotong royong, kita dapat bersama-sama memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkemajuan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Nasky.
