Dukung Safeguarding, Kiai Maman: Nol Toleransi terhadap Kekerasan di Pesantren

JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq, mengapresiasi langkah Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui model Safeguarding.

Menurut Kiai Maman, penerbitan kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan santri dari berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, hingga kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Bacaan Lainnya

“Pesantren harus menjadi rumah kedua yang aman bagi santri. Di dalamnya mereka belajar ilmu, membangun karakter, memperdalam agama, dan menyiapkan masa depan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi segala bentuk kekerasan yang merusak masa depan dan martabat santri,” ujar Kiai Maman saat ditemui di kompleks parlemen DPR RI, Jumat (20/11).

Ia menegaskan, perlindungan santri merupakan bagian dari tanggung jawab moral, keagamaan, sekaligus tanggung jawab negara. Menurutnya, nilai-nilai Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia.

Kiai Maman menilai pendekatan child safeguarding yang diatur dalam keputusan tersebut perlu menjadi bagian integral dari tata kelola pesantren. Perlindungan tidak boleh hanya bergerak ketika kasus kekerasan terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem pencegahan, pengawasan, pelaporan, penanganan, hingga pemulihan korban.

“Yang kita butuhkan adalah perubahan budaya kelembagaan. Pencegahan harus dimulai dari tata tertib, kode etik, pola pengasuhan, kualitas sumber daya manusia, sampai mekanisme pengawasan. Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada korban,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lima mekanisme yang diperkenalkan dalam juknis tersebut, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks. Menurutnya, kelima mekanisme tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional yang mudah diterapkan oleh seluruh pesantren, termasuk pesantren kecil di daerah.

Lebih lanjut, Kiai Maman meminta Kementerian Agama memastikan implementasi kebijakan tersebut tidak berhenti pada sosialisasi dan pemenuhan dokumen administratif.

“Jangan sampai pesantren hanya diminta membuat aturan dan membentuk tim, tetapi tidak diberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan anggaran. Pemerintah harus hadir memastikan setiap pesantren memiliki kapasitas untuk menjalankan sistem perlindungan ini,” katanya.

Dalam konteks pengawasan Komisi VIII DPR RI, ia mendorong Kementerian Agama menyampaikan peta jalan implementasi, target pembentukan tim perlindungan santri, kesiapan kanal pengaduan, serta sistem evaluasi berkala di seluruh Indonesia.

Kiai Maman juga menekankan pentingnya keberanian santri untuk melaporkan tindak kekerasan tanpa rasa takut. Identitas korban dan pelapor harus dijaga, sementara setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional dan berpihak pada kepentingan terbaik korban.

“Jangan pernah menyalahkan korban. Jangan pula ada intimidasi, tekanan, atau upaya menutupi kasus demi menjaga nama baik lembaga. Nama baik pesantren justru dibangun dengan keberanian melindungi santri dan menegakkan keadilan,” tandasnya.

Ia menambahkan, mekanisme penyelesaian internal pesantren harus berjalan seiring dengan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Pesantren tidak boleh menjadi ruang impunitas bagi siapa pun yang melakukan kekerasan.

Kiai Maman berharap kebijakan ini menjadi momentum memperkuat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap generasi muda.

“Menjaga santri adalah menjaga masa depan bangsa. Kita ingin pesantren tetap menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pembentukan akhlak yang menghadirkan rasa aman, keteladanan, serta kasih sayang bagi seluruh santri,” pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *