MAKASSAR – BELA RAKYAT – Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan zakat nasional. Tidak hanya sebagai pusat pendidikan, kampus juga diharapkan menjadi motor pengembangan riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia amil, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., saat memberikan pemaparan di Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sodik mengajak perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengambil bagian lebih aktif dalam membangun ekosistem zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Menurutnya, optimalisasi zakat di sektor pendidikan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menjelaskan, terdapat lima kontribusi utama yang dapat dilakukan perguruan tinggi. Pertama, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kampus dengan sistem pengelolaan dan pelaporan yang terintegrasi bersama BAZNAS Provinsi.
Kedua, mengembangkan laboratorium riset dan evaluasi zakat. Ketiga, mencetak sumber daya manusia amil yang kompeten dan profesional. Keempat, memperluas literasi zakat sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda sebagai muzaki. Kelima, menjalankan fungsi kontrol sosial serta advokasi kebijakan terkait pengelolaan zakat.
Sodik menilai, kelima peran tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Melalui pendidikan, perguruan tinggi dapat melahirkan tenaga amil profesional sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya zakat. Sementara itu, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat diarahkan untuk menghasilkan inovasi kebijakan serta program pemberdayaan mustahik yang lebih efektif.
Kolaborasi BAZNAS dan Kampus Terus Berkembang
Upaya membangun sinergi tersebut bukan sekadar gagasan. BAZNAS telah menjalankan sejumlah program kolaborasi bersama perguruan tinggi di berbagai daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 166 UPZ telah dibentuk di 19 provinsi. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan Laboratorium Manajemen Zakat di 24 kampus mitra sebagai sarana riset, praktikum, pelatihan, hingga sertifikasi.
Di sektor pendidikan, BAZNAS telah menyalurkan Beasiswa Cendekia BAZNAS kepada 2.313 mahasiswa melalui 171 perguruan tinggi mitra yang tersebar di 32 provinsi.
Perguruan tinggi juga dilibatkan dalam penyelenggaraan International Conference of Zakat (ICONZ) serta pengembangan University Zakat Index, sebuah instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat di lingkungan kampus.
Menurut Sodik, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat menjadi mitra penting dalam memperluas manfaat zakat, baik melalui penguatan kelembagaan maupun pengembangan inovasi pengelolaan dana umat.
KKN Dapat Diintegrasikan dengan Pemberdayaan Mustahik
Lebih jauh, Ketua BAZNAS RI itu mengajak Universitas Islam Makassar dan perguruan tinggi lainnya untuk memperkuat kerja sama secara konkret.
Beberapa langkah yang didorong antara lain membentuk atau mengaktifkan UPZ kampus, mengoptimalkan pengumpulan zakat penghasilan dari sivitas akademika, serta memperluas penelitian dan pengembangan laboratorium manajemen zakat.
BAZNAS juga membuka peluang agar kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa diintegrasikan dengan program pemberdayaan mustahik di lingkungan masyarakat sekitar.
Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menjalankan pengabdian akademik, tetapi juga terlibat langsung dalam membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat zakat.
Sodik berharap, kolaborasi antara BAZNAS dan perguruan tinggi dapat terus diperluas sehingga pengelolaan zakat nasional semakin terukur, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sinergi dunia pendidikan dan lembaga pengelola zakat tersebut diharapkan menjadi salah satu kekuatan dalam membangun keadilan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.
