Ashari Tambunan Apresiasi Kinerja BAZNAS RI, Transparansi dan Digitalisasi Zakat Perkuat Kepercayaan Umat

JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ashari Tambunan, mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI yang terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pengelolaan zakat nasional.

Menurut Ashari, berbagai upaya pembenahan tata kelola yang dilakukan BAZNAS merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya para muzaki yang telah mempercayakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga tersebut.

Bacaan Lainnya

Ia menilai, BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

“Saya mengapresiasi langkah dan kinerja BAZNAS RI yang terus memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam keterbukaan informasi publik. Zakat merupakan amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ashari kepada wartawan Bela Rakyat di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Apresiasi tersebut juga didasarkan pada capaian BAZNAS RI dalam penilaian keterbukaan informasi publik. BAZNAS berhasil menempati peringkat kedua kategori Lembaga Non Struktural dengan nilai 97,70.

Capaian tersebut memperlihatkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, BAZNAS memperoleh nilai 94,21, kemudian meningkat menjadi 97,38 pada 2024, dan kembali naik menjadi 97,70 pada 2025.

Ashari memandang peningkatan tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan BAZNAS dalam membangun budaya transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan.

Lebih lanjut, Ashari menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi keberlanjutan pengelolaan zakat nasional. Semakin baik tata kelola dan keterbukaan informasi, semakin besar pula peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan zakat.

“Saya berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan kelembagaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan muzaki harus dijaga melalui kinerja nyata dan keterbukaan yang konsisten,” tegasnya.

Selain transparansi, Ashari juga memberikan perhatian terhadap langkah modernisasi pengelolaan zakat melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).

Ia menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, memperkuat pendataan mustahik, serta memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran.

Melalui digitalisasi, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi mengenai jumlah zakat yang dihimpun, program pendistribusian, penerima manfaat, hingga dampak berbagai program pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS.

Ashari juga mendorong agar standar keterbukaan informasi yang telah dikembangkan BAZNAS RI dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh BAZNAS provinsi maupun kabupaten/kota.

Tak hanya itu, ia menerangkan, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), publikasi laporan keuangan, serta peningkatan kualitas layanan informasi harus menjadi perhatian bersama di seluruh tingkatan kelembagaan.

Ia turut menekankan pentingnya penyajian laporan pengelolaan zakat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, muzaki dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana yang mereka titipkan dihimpun, dikelola, dan disalurkan.

Dalam konteks pengawasan kelembagaan, Ashari menegaskan DPR RI akan terus mendorong tata kelola pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun hingga Rp400 triliun membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat, terintegrasi, dan didukung kepercayaan masyarakat.

“Potensi zakat Indonesia sangat besar. Karena itu, pengelolaannya harus semakin modern, profesional, dan berdampak. Kita ingin zakat tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.

Ashari berharap BAZNAS RI terus meningkatkan inovasi pelayanan, memperluas jangkauan program pemberdayaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan zakat pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat penerima zakat.

“BAZNAS memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Kita tentu berharap lembaga ini semakin amanah, informatif, dan profesional. Zakat harus menjadi kekuatan ekonomi umat yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Ashari.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *