Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Pemuda LIRA Soroti MBG Belum Jangkau Penyerapan Hasil Nelayan Lokal

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPP Pemuda LIRA) Bidang Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah pusat untuk segera mempercepat pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program peningkatan gizi anak bangsa tersebut dinilai masih belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di sejumlah daerah kepulauan.

Bacaan Lainnya

Ketua DPP Pemuda LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan, Asri Sirvev, yang akrab disapa Sirvev, mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah 3T, infrastruktur pendukung program MBG sebenarnya telah tersedia. Namun, fasilitas tersebut belum juga dioperasikan.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian DPP Pemuda LIRA di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA adalah Kota Tual, Provinsi Maluku.

“Berdasarkan laporan dan informasi yang kami himpun langsung dari masyarakat di lapangan, gedung beserta kelengkapan fasilitas dapur untuk program MBG sebenarnya sudah tersedia. Namun, sangat disayangkan, hingga memasuki tahun kedua pemerintahan berjalan, fasilitas tersebut belum juga beroperasi,” tegas Sirvev dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).

Menurut Sirvev, kondisi di Kota Tual dapat menjadi gambaran persoalan pemerataan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Ia menduga masih terdapat sejumlah wilayah 3T yang belum mendapatkan akses optimal terhadap program tersebut.

Ia memahami bahwa karakteristik geografis Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan dengan sekitar 1.412 pulau menghadirkan tantangan tersendiri dalam distribusi logistik. Namun, kondisi geografis tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan hak gizi anak-anak, terutama para pelajar.

Berdasarkan data pendidikan di Provinsi Maluku, kebutuhan pemerataan program MBG mencakup ribuan satuan pendidikan, antara lain:

1. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat: 1.999 unit.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat: 704 unit.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat: 292 unit.

MBG Harus Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pesisir

Lebih jauh, DPP Pemuda LIRA menilai pemerataan program MBG di seluruh Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini juga harus menjadi instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah mengintegrasikan kebutuhan bahan pangan program MBG dengan potensi kelautan dan perikanan daerah. Dengan demikian, program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi nelayan lokal sekaligus meningkatkan ketersediaan sumber protein bagi anak-anak Indonesia.

Berdasarkan basis data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026, tercatat sebanyak 1.119.429 orang terdaftar secara spesifik pada subsektor penangkapan ikan, dari total 2.340.449 pelaku usaha kelautan dan perikanan secara nasional.

Sementara itu, berdasarkan rilis statistik nasional terakhir KKP, jumlah nelayan di Provinsi Maluku mencapai 152.725 orang. Angka tersebut menempatkan Maluku pada posisi keenam secara nasional.

“Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan selama ini didorong sebagai bagian dari pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Gizi Nasional harus bersinergi memperkuat kemandirian pangan berbasis perikanan. Jangan sampai daerah yang memiliki hasil ikan melimpah justru masyarakatnya mengalami kendala dalam mengakses pemenuhan gizi,” ujar Sirvev.

Tiga Rekomendasi Strategis DPP LIRA

Sebagai bentuk kontribusi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, DPP LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan tiga rekomendasi strategis untuk mempercepat pemerataan MBG di wilayah 3T.

1. Audit dan Aktivasi Dapur MBG

Pemerintah perlu menginstruksikan instansi terkait untuk melakukan audit terhadap seluruh fasilitas dapur MBG yang telah dibangun, tetapi belum beroperasi. Fasilitas yang sudah siap, termasuk di Kota Tual, Maluku, harus segera diaktifkan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.

2. Membangun Rantai Pasok Berbasis Nelayan Lokal

Pengelola dapur MBG di wilayah pesisir dan kepulauan perlu didorong untuk menyerap langsung hasil tangkapan nelayan lokal, khususnya nelayan yang terdaftar sebagai pemegang kartu KUSUKA. Skema ini dapat memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang layak bagi nelayan.

3. Afirmasi Anggaran Logistik Wilayah Kepulauan

Pemerintah perlu menyesuaikan skema pembiayaan dan distribusi MBG dengan karakteristik geografis wilayah kepulauan. Dukungan anggaran logistik yang afirmatif diperlukan agar distribusi bahan pangan dan makanan bergizi tidak terhambat oleh keterbatasan transportasi antarpulau.

Sirvev menegaskan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari pemerataan akses, kualitas pemenuhan gizi, serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Harapan kami, program MBG dapat berjalan merata dan menjadi ekosistem ekonomi yang saling menghidupi. Hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga yang layak, ekonomi masyarakat pesisir tumbuh mandiri, dan kebutuhan protein serta gizi anak-anak bangsa di wilayah 3T terpenuhi secara optimal,” pungkas Sirvev.

DPP Pemuda LIRA Bidang Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pemerataan MBG harus menjadi komitmen bersama. Jangan sampai anak-anak di wilayah kepulauan tertinggal dalam mendapatkan hak gizi, sementara potensi perikanan di daerahnya justru sangat melimpah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *