Ada kisah yang selalu saya ingat dari Khalifah Umar bin Khattab. RA.
Suatu malam, Umar berjalan keliling Madinah. Di sebuah tenda yang jauh, ia mendengar seorang ibu sedang menghibur anak-anaknya yang menangis kelaparan. Ibu itu memasak batu di dalam panci — pura-pura memasak makanan, supaya anak-anaknya tertidur dengan perut kosong.
Betapa terkejutnya Umar, ia tidak menunggu laporan. Umar langsung pulang, lalu memikul sendiri karung gandum di punggungnya, dan kembali ke tenda itu untuk memasak sendiri.
Ketika pembantunya, Aslam, menawarkan untuk membawakan karung itu, Umar menjawab:
“Apakah engkau yang akan memikul dosaku di Hari Kiamat nanti, wahai Aslam?”
Kisah ini bukan untuk menekan siapa pun.. Kisah ini untuk mengingatkan kita semua — termasuk saya — bahwa menjadi pemimpin itu berat. Sangat berat.
Dan Pemimpin Negeri ini, dengan segala beban yang ada, ratusan juta rakyat, ribuan pulau tersebar sepanjang katulistiwa itu bukanlah perkara mudah, dan semua itu beliau pikul hari ini, ia adalah orang yang paling merasakan beratnya.
Dari Jilid 4 ke Jilid 5: Mari Kita Bantu Pemerintah dengan Kejujuran
Di Jilid 4 kemarin, kita bicara tentang MSCI.
Pasar kita terlihat membesar, tapi MSCI memberi peringatan: “Membesarnya itu membesar semu.”
Saya yakin, Pemerintah tidak ingin pasar kita hanya terlihat besar. Pemimpin Negeri ini pasti ingin pasar kita benar-benar besar karena ekonominya benar-benar kuat.
Tugas kita sebagai rakyat, sebagai sahabat bukan hanya memuji ketika angkanya bagus. Tugas kita adalah membantu melihat apa yang belum terlihat dari laporan yang bagus itu.
Karena Pemimpin Yang Besar bukan yang selalu dikelilingi oleh orang yang berkata “Semuanya baik-baik saja, Pak.” Pemimpin Yang Besar adalah yang dikelilingi oleh orang yang berani berkata: “Pak, ini yang masih perlu kita perbaiki bersama.”
Dan itulah yang saya maksudkan di Jilid 5 ini. Bukan menekan, tapi membantu.
*Tiga Hal yang Bisa Kita Bantu Perbaiki Bersama*
*Pertama, soal utang* — melihat beban yang tidak tercatat.
Pemerintah mengatakan utang kita masih 40,3% dari PDB, masih di bawah batas 60% UU No. 17 Tahun 2003. Itu benar secara hukum, dan kita syukuri.
Tapi kita juga harus jujur berkata agar Otoritas melihat beban yang lain: bunga utang sudah Rp 650 triliun di APBN 2027. Dan Utang BUMN yang dijamin negara tidak tercatat di angka itu. Dan kalau rupiah melemah, utang kita akan membengkak sendiri.
Bukan untuk menyalahkan Pemerintah, justru karena kita tahu Rezim ini tidak ingin meninggalkan utang yang berat untuk anak cucu kita, maka kita harus membantu melihat beban ini lebih awal, sebelum terlambat.
Kedua, soal harga, melihat bahwa menahan harga itu ada harganya.
Harga BBM tidak naik, harga listrik tidak naik, harga beras dijaga. Itu adalah upaya Pemerintah untuk melindungi rakyat. Kita harus menghargai itu.
Tapi kita juga harus jujur: harga tidak naik bukan karena harga minyak dunia turun. Harga minyak dunia naik dari $70 jadi $90. Harga tidak naik karena negara menanggung selisihnya lewat subsidi dan kompensasi energi Rp 500 triliun.
Itu adalah pengorbanan APBN yang besar. Dan pengorbanan itu harus kita hargai dengan cara tidak menyia-nyiakannya. Kita harus dorong bagaimana cara agar subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, bukan bocor di tengah jalan.
Ketiga, soal pajak, inilah yang paling penting.
Pajak yang Berkeadilan: Jangan Memungut Sebelum Menutup Kebocoran
Saya setuju, pajak itu perlu. 85% APBN kita dari pajak, itu fakta. Tanpa pajak, negara tidak bisa berjalan.
Tapi pajak itu harus berkeadilan. Dan keadilan itu punya 4 syarat:
Efisien: Jangan sampai pungutan baru justru menambah biaya, menekan konsumsi, dan menghambat usaha kecil.
Adil: Beban harus sebanding dengan kemampuan membayar. Orang yang untung besar, bayar besar. Orang yang pas-pasan, jangan ditekan. Tidak membebani orang miskin.
Harus kembali jadi layanan: Uang pajak harus kembali menjadi jalan yang bagus, sekolah yang bagus, rumah sakit yang bagus.
Akuntabel: Sebelum minta pajak baru, buktikan dulu pajak yang lama sudah dikelola dengan benar.
Dan di sinilah poin yang paling penting — soal kebocoran Rp 1.000 triliun itu.
Sejak Pilpres 2014, Presiden kita berkali-kali mengingatkan: ada kebocoran kekayaan negara Rp 1.000 triliun per tahun, karena ICOR kita 6,5 — artinya untuk menghasilkan 1 dolar pertumbuhan, kita butuh 6,5 dolar investasi, padahal negara lain hanya butuh 4 dolar. Selisih 30% itu yang hilang.
Presiden yang mengingatkan kita tentang kebocoran itu. Maka tugas kita sekarang adalah membantu menemukan kebocoran itu.
Untuk itu maka Saya mengusulkan benerapa hal sebagai berikut:
Sebelum negara memperluas basis pajak ke transaksi digital dan ke rakyat kecil, carilah dulu kebocoran Rp 1.000 triliun tsb.
_*Carilah di mana bocornya. Tutuplah bocornya. Kembalikan uangnya ke negara. Dan sajikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang adil — jalan di desa yang selama ini tidak tersentuh, sekolah di pelosok yang atapnya bocor, puskesmas di perbatasan yang obatnya kosong._*
Kalau Rp 1.000 triliun itu sudah ditemukan dan sudah menjadi pembangunan yang adil, rakyat tidak akan protes membayar pajak. Rakyat akan rela membayar pajak, karena mereka melihat uangnya kembali kepada mereka.
Itulah yang saya maksudkan dengan Pajak Yang Berkeadilan.
Bukan menolak pajak. Tapi meminta urutannya dibenarkan: tutup kebocoran dulu, baru minta pajak baru. Buktikan melayani dulu, baru minta memungut.
Saya yakin, Otoritas akan setuju dengan urutan ini. Karena Presiden sendiri yang pertama kali bicara tentang kebocoran itu.
Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Umar untuk Membantu Pemerintah?
Umar melakukan tiga hal yang bisa kita tiru untuk membantu Negeri ini:
Turun dan lihat sendiri.
Umar tidak hanya percaya laporan. Ia berjalan sendiri.
Kita pun harus membantu dengan memberi laporan yang jujur dari lapangan: “Pak, harga beras di pasar ini masih Rp 16.000. Pak, puskesmas di desa ini masih kekurangan obat. Pak, jalan di kecamatan ini masih rusak.”
Bukan laporan yang dibuat-buat supaya beliau senang. Tapi laporan yang jujur supaya beliau bisa memperbaiki.
Memikul bersama, bukan melempar
Umar tidak menyalahkan bawahannya. Ia memikul sendiri.
Kita pun jangan menyalahkan sepihak saja untuk semua masalah. Utang, Subsidi, MSCI ini bukan hanya tanggung jawab satu orang saja. Ini tanggung jawab collective. Maka itu harus kita selesaikan bersama secara lebih komprehensif.
Jujur dengan hormat
Umar pernah ditegur oleh seorang perempuan tua di pasar: “Umar, engkau salah.” Dan Umar tidak marah. Umar berkata: “Perempuan itu benar, Umar salah.”
Itulah pemimpin yang besar. Dan saya yakin, kita adalah Bangsa yang besar, yang mau mendengar teguran yang disampaikan dengan hormat.
Karena itu, Jilid 5 ini saya tulis bukan sebagai tekanan. Saya tulis sebagai bentuk cinta dan sayang saya kepada Negeri ini Indonesia Yang Tercinta.
Kita semua tentu ingin Pemerintah ini berhasil. Dan cara membantu agar berhasil adalah dengan mengingatkan, tentu dengan cara yang baik, bukan dengan tekanan.
Saya Menulis Ini Karena Saya Mendukung Pemerintah, bukan sebagai orang yang berseberangan.
Saya menulis ini sebagai orang yang pada Pilpres 2024 lalu, ikut berjuang dan mendukung Presiden kita. Foto di cover ini adalah saksinya, saat saya berjabat tangan (salam komando) dengan Beliau, ketika itu didalam pikiran saya hanya satu: karena saya percaya beliau bisa membawa negeri ini menjadi lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Itulah harapan jutaan rakyat Indonesia, harapan itu kita serahkan di tangan beliau.
Dan oleh karena itulah sebagai Pendukung Pemerintah saya punya beban untuk mengingatkan tentu dengan cara yang terhormat dan elegance.
Karena pendukung yang sejati bukan yang selalu berkata “semua baik-baik saja, Pak.” Pendukung yang sejati adalah yang berani berkata, “Pak, ini yang masih perlu kita perbaiki bersama, agar Bapak berhasil, agar janji Bapak kepada rakyat benar-benar terwujud.”
Sehingga bisa dikenang sebagai rezim yang berhasil memajukan negaranya, yang berhasil memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara berkeadilan, melalui pajak yang adil dan APBN yang efektif.
Pajak yang adil artinya: yang kuat memikul lebih besar, yang lemah dilindungi, dan kebocoran Rp 1.000 triliun itu ditutup dulu sebelum rakyat kecil diminta memikul lebih banyak.
APBN yang efektif artinya: setiap rupiah pajak yang rakyat bayarkan, kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang adil — bukan habis di tengah jalan, bukan habis untuk membayar bunga utang yang tidak pernah berkurang.
Penutup: Kita Semua Memikul Karung Itu
Sbg penutup saya ingin menutup Jilid 5 ini dengan doa:
Semoga Allah memberi kekuatan kepada Para Pemimpin Negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga Allah memberi kita pemimpin dari orang-orang jujur & amanah — orang yang berani menyampaikan kebenaran dengan hormat, bukan orang yang hanya pandai memuji.
Semoga Allah memberi kita semua kesabaran untuk membantu, bukan hanya menuntut.
Karena karung gandum itu, hari ini, tidak hanya dipikul oleh Umar. Karung itu dipikul oleh kita semua — oleh Pemimpin Negeri, oleh Pemerintah, oleh DPR, oleh Pengusaha, dan oleh kita semua rakyat Indonesia.
Kalau kita memikul bersama, insya Allah, tidak ada lagi ibu yang harus memasak batu untuk anak-anaknya.
Jakarta 16 November 2026.
Oleh: Achmad Hafisz Tohir, Penulis adalah Kandidat Doktor “Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Brawijaya, Malang, Pengamat Ekonomi Politik, Anggota DPR RI 2014-2024.






