JAKARTA – BELA RAKYAT – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan proses cepat dan gaji besar tanpa persyaratan yang jelas. Praktik tersebut berpotensi menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Peringatan itu disampaikan Mukhtarudin saat membuka Job Fair Internasional Garut 2026 di Lapangan Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian P2MI juga memperkuat kerja sama dengan sembilan perguruan tinggi di wilayah Garut dan Tasikmalaya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Mukhtarudin menjelaskan, kegiatan Job Fair Internasional merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri sekaligus memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi yang benar sebelum memutuskan untuk bekerja di negara lain.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun sinergi dengan perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem penempatan pekerja migran yang kompeten, profesional, dan terlindungi.
Ia menegaskan, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui adanya lowongan pekerjaan di luar negeri. Calon pekerja juga harus memahami negara tujuan, sektor pekerjaan, persyaratan administrasi, proses pelatihan, hingga mekanisme keberangkatan melalui jalur resmi.
Mukhtarudin menyebut Job Fair Internasional menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya warga Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya, agar memiliki pemahaman menyeluruh mengenai prosedur bekerja di luar negeri.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran tentang migrasi aman sehingga masyarakat tidak terjebak dalam praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau nonprosedural.
Secara khusus, Mukhtarudin meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada calo maupun oknum yang menawarkan keberangkatan instan tanpa pelatihan dan dokumen yang dipersyaratkan.
Tawaran dengan iming-iming gaji tinggi, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan, negara tujuan, jenis pekerjaan, dan waktu keberangkatan, menurutnya, patut dicurigai.
Mukhtarudin mengingatkan bahwa keberangkatan melalui jalur tidak resmi dapat menempatkan pekerja migran dalam situasi rentan, mulai dari ketidakjelasan hubungan kerja hingga risiko eksploitasi dan perdagangan orang.
“Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat harus waspada dan jangan diikuti,” tegas Mukhtarudin.
Ia menambahkan, penempatan nonprosedural sering kali membuat calon pekerja tidak mengetahui secara pasti kapan diberangkatkan, di mana akan bekerja, bahkan negara mana yang menjadi tujuan penempatan.
Karena itu, pemerintah terus mendorong penyebarluasan informasi mengenai peluang kerja luar negeri yang legal dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, Mukhtarudin berharap semakin banyak calon pekerja migran Indonesia yang memiliki kompetensi, kesiapan, serta perlindungan memadai sebelum bekerja di luar negeri.
Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah pencegahan TPPO dengan mempersempit ruang gerak para pelaku perekrutan ilegal yang memanfaatkan keterbatasan informasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
