JAKARTA – BELA RAKYAT – Penegakan hukum terhadap dugaan kekerasan seksual harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan dipengaruhi jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan seseorang. Pesan tegas ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, menyikapi laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Gus Falah meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangani laporan tersebut secara serius, transparan, dan profesional. Ia menegaskan, setiap laporan dugaan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
Menurutnya, jabatan publik bukanlah tameng untuk menghindari proses hukum. Siapa pun yang dilaporkan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sementara proses pembuktian tetap harus berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Dalam laporan tersebut, peristiwa yang diadukan disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Menanggapi hal itu, Gus Falah mendorong penyidik menggunakan instrumen hukum yang relevan, termasuk Pasal 473 KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Bagi Gus Falah, penanganan perkara kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada pemeriksaan laporan semata. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sesuai hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, penyidik harus menggunakan instrumen hukum yang paling tegas, yakni kombinasi Pasal 473 KUHP Baru dan UU TPKS, agar ada efek jera sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak pemulihan bagi korban,” tegas Gus Falah, Minggu (15/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal perkembangan penanganan perkara di Polda NTT agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan, keberanian korban melaporkan dugaan kekerasan seksual harus dihormati. Karena itu, perlindungan terhadap identitas dan kondisi psikologis pelapor menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan selama proses hukum berlangsung.
Gus Falah menilai, keadilan dalam perkara kekerasan seksual harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni memastikan dugaan tindak pidana diusut secara objektif dan menjamin hak-hak korban terpenuhi.
“Penegakan hukum juga tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” pungkasnya.
Catatan Bela Rakyat: kasus ini menjadi pengingat bahwa supremasi hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Kekuasaan adalah amanah publik, bukan privilese untuk berada di atas hukum.
Keadilan tidak boleh tunduk pada jabatan. Perlindungan korban dan kepastian hukum harus menjadi prioritas.
