JAKARTA – BELA RAKYAT – Upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana tidak boleh berhenti pada penyitaan aset. Pemerintah juga perlu memastikan barang yang telah diamankan tetap memiliki nilai ekonomis agar hasil perampasan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar hukum di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Safaruddin menilai terdapat persoalan yang perlu diantisipasi dalam proses pemulihan aset, yakni kemungkinan turunnya harga jual barang setelah diketahui sedang tersangkut perkara pidana atau menjadi objek penyitaan.
Menurutnya, status hukum suatu aset dapat memengaruhi persepsi pasar. Akibatnya, barang yang seharusnya memiliki nilai tinggi justru berpotensi mengalami penurunan harga sebelum proses perampasan dan pemulihan diselesaikan.
“Pemulihan aset ini kan kalau disita dan sudah ketahuan itu sudah diproses pidana atau diproses di perampasan aset, pasti harganya turun. Oh, ini barang enggak benar, gitu ya,” ujar Safaruddin.
Ia pun meminta adanya mekanisme yang mampu menjaga nilai ekonomis aset selama berada dalam penguasaan negara. Sebab, keberhasilan pemulihan aset semestinya tidak hanya dilihat dari jumlah barang yang berhasil disita, tetapi juga dari seberapa besar nilai yang dapat dikembalikan kepada negara.
“Ini bagaimana caranya supaya aset ini tidak turun sedemikian rupa sehingga masih kita punya nilai?” tanyanya.
Belajar dari Praktik Internasional
Dalam pembahasan tersebut, Safaruddin juga mendorong Komisi III DPR RI menggali pengalaman sejumlah negara yang telah memiliki mekanisme pemulihan aset, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
Ia meminta para pakar hukum memberikan gambaran mengenai konsep dan praktik yang diterapkan negara-negara tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi di Indonesia.
“Bagaimana kira-kira pemulihan aset ini, apakah kita meniru ada yang sudah itu ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, seperti apa kira-kira konsep yang disampaikan, ditawarkan,” ungkapnya.
Masukan tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya memiliki instrumen hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga mempunyai tata kelola yang memadai dalam menjaga, mengelola, dan memulihkan nilai aset tersebut.
Jangan Sampai Aset Disita, Nilainya Justru Menyusut
Persoalan pemeliharaan nilai aset menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Tanpa pengaturan yang tepat, proses hukum yang berlangsung lama berpotensi membuat nilai barang sitaan menyusut dan mengurangi manfaat pemulihan bagi negara.
Karena itu, pembahasan regulasi perlu mempertimbangkan mekanisme pengamanan, pengelolaan, hingga optimalisasi nilai ekonomis aset selama proses hukum berlangsung, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan akuntabilitas.
Safaruddin berharap berbagai pandangan para ahli dapat memperkaya pembahasan di Komisi III DPR RI sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
Pada akhirnya, perampasan aset bukan semata-mata tentang mengambil alih barang hasil kejahatan, melainkan memastikan kekayaan yang berhasil dipulihkan tetap bernilai dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara serta masyarakat.
