JAKARTA – BELA RAKYAT – Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) menyampaikan apresiasi atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Koordinator Pusat IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro, menyampaikan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa, perjuangan, dan pengabdian para tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Menurutnya, pemberian gelar tersebut bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan bagian dari upaya negara untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah perjuangan bangsa. Setiap tokoh memiliki perjalanan pengabdian dan kontribusi yang berbeda, baik dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintahan, diplomasi, pembangunan ekonomi, maupun kehidupan sosial dan kebudayaan.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Bapak Fadli Zon yang turut menjalankan proses pengkajian dan rekomendasi pemberian gelar Pahlawan Nasional. Sudah selayaknya negara memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan pengorbanannya bagi Indonesia. Pengakuan terhadap jasa para tokoh bangsa merupakan bentuk penghargaan yang patut diberikan oleh generasi penerus,” ungkap Nibras.
Ia juga menilai bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional perlu dipandang sebagai momentum edukasi sejarah bagi generasi muda. Penghargaan terhadap para tokoh bangsa harus diikuti dengan upaya mengenalkan kembali gagasan, perjuangan, dan kontribusi mereka kepada masyarakat, khususnya generasi mahasiswa.
Menanggapi Polemik Penganugerahan R.M. Margono Djojohadikusumo
Terkait munculnya perbincangan publik mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada R.M. Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto, IKAHIMSI berpandangan bahwa penilaian terhadap kelayakan seorang tokoh menjadi Pahlawan Nasional semestinya didasarkan pada rekam jejak perjuangan dan kontribusinya bagi bangsa, bukan semata-mata hubungan kekerabatan maupun latar belakang keluarganya. R.M. Margono memiliki catatan historis dalam perjalanan awal Republik Indonesia, di antaranya sebagai anggota BPUPKI, Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama, serta pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Oleh karena itu, selama proses pengusulan dan penetapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, hubungan kekeluargaan dengan siapa pun tidak seharusnya menjadi alasan tunggal untuk meniadakan pengakuan atas jasa seorang tokoh. Sebaliknya, prinsip objektivitas dan transparansi harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Lebih lanjut, Nibras menegaskan bahwa penghormatan terhadap pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni penganugerahan gelar. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat warisan sejarah, mengembangkan kajian terhadap tokoh-tokoh bangsa, serta memastikan nilai-nilai perjuangan mereka tetap hidup dalam pendidikan dan kehidupan berbangsa.
“Sebagai organisasi yang mewadahi Himpunan Mahasiswa Sejarah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, IKAHIMSI memandang bahwa sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga memahami kontribusi para pendahulu untuk membangun masa depan. Kita perlu memberikan penghormatan yang layak kepada para tokoh bangsa sekaligus terus menjaga objektivitas dalam melihat sejarah,” tutupnya.
Tentang IKAHIMSI
Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) merupakan organisasi yang menjadi wadah berhimpun dan berjejaring bagi Himpunan Mahasiswa Sejarah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. IKAHIMSI menaungi tiga rumpun keilmuan, yaitu Pendidikan Sejarah, Ilmu Sejarah, dan Sejarah Peradaban Islam. Melalui semangat solidaritas, pengembangan keilmuan, dan pengabdian, IKAHIMSI berkomitmen memperkuat peran mahasiswa sejarah dalam kehidupan akademik, sosial, dan kebangsaan.
