BANDUNG – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, mengingatkan agar kebijakan penurunan bunga pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) tidak berhenti pada pemberian subsidi bunga. Pemerintah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) diminta memastikan program tersebut benar-benar mampu memperkuat usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Menurut Amin, kebijakan penurunan bunga kredit Mekaar menjadi 8 persen flat per tahun merupakan langkah positif untuk meringankan beban nasabah. Namun, kemudahan memperoleh pembiayaan harus dibarengi kualitas pendampingan dan pengawasan penggunaan dana agar modal yang diberikan menghasilkan pertumbuhan usaha.
Hal tersebut disampaikan Amin saat mengikuti kunjungan kerja BAKN DPR RI dalam rangka menelaah skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Amin menjelaskan, dalam skema pembiayaan tersebut, nasabah menanggung bunga sebesar 8 persen, sementara pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 10 persen melalui APBN. Dengan demikian, total imbal hasil yang diterima penyalur mencapai 18 persen.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga kredit Mekaar yang sebelumnya berada di kisaran 22–23 persen.
“Dari total bunga 18 persen tersebut, sebesar 8 persen dibebankan kepada nasabah, sedangkan 10 persen sisanya menjadi beban APBN,” jelas Amin.
Ia menilai, penggunaan anggaran negara melalui subsidi bunga harus memiliki ukuran manfaat yang jelas. Karena itu, BAKN meminta PNM menjelaskan secara terperinci alokasi subsidi, termasuk untuk biaya operasional, pendampingan usaha, dan pengelolaan pembiayaan.
Amin menegaskan, jangan sampai anggaran negara lebih banyak digunakan untuk menopang operasional lembaga penyalur, sementara manfaat langsung bagi pengembangan usaha nasabah justru tidak optimal.
Selain itu, ia mendorong adanya batasan penerimaan subsidi serta mekanisme graduasi bagi nasabah yang kondisi ekonominya sudah berkembang. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat menjangkau perempuan prasejahtera lain yang masih membutuhkan akses permodalan.
BAKN juga memberikan perhatian terhadap potensi moral hazard dalam pelaksanaan program, termasuk kemungkinan pemindahan portofolio kredit bermasalah ke dalam skema pembiayaan bersubsidi.
Di sisi lain, Amin menekankan bahwa keberhasilan program tidak boleh semata-mata diukur berdasarkan besarnya penyaluran kredit, peningkatan pendapatan debitur, ataupun rendahnya angka kredit bermasalah (NPL).
Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah sejauh mana usaha para penerima manfaat mengalami perkembangan, mampu bertahan, dan memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Program pembiayaan, lanjutnya, harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar mekanisme penyaluran pinjaman. Perempuan prasejahtera membutuhkan akses modal sekaligus pengetahuan, pendampingan, dan pembinaan agar mampu mengelola serta mengembangkan usahanya.
Melalui penelaahan ini, BAKN DPR RI mendorong pemerintah dan PNM memperkuat tata kelola program KPPS agar subsidi APBN tepat sasaran, transparan, dan memberikan hasil yang terukur.
Dengan pengawasan yang baik serta pendampingan berkelanjutan, kebijakan penurunan bunga diharapkan tidak hanya meringankan kewajiban nasabah, tetapi juga membuka jalan bagi perempuan prasejahtera untuk meningkatkan skala usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan mencapai kemandirian finansial.
