JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dimulai. Ia menilai regulasi tersebut semakin mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang membuka peluang penyalahgunaan praktik penyadapan.
Menurut Nyoman, penyadapan merupakan tindakan yang menyangkut hak privasi dan kebebasan warga negara. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memiliki landasan hukum, prosedur, serta batas kewenangan yang tegas.
Ia menekankan bahwa negara harus mengatur secara rinci lembaga atau aparat yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan penyadapan, mekanisme penggunaan hasil penyadapan, hingga sumber dan legalitas perangkat yang digunakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan perangkat penyadapan. Menurutnya, seluruh alat yang digunakan aparat negara semestinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga proses pengadaan maupun penggunaannya dapat diawasi dan diaudit.
Dengan mekanisme tersebut, penggunaan teknologi penyadapan tidak menjadi kewenangan tanpa kontrol. Negara harus memastikan bahwa setiap perangkat memiliki standar kualitas, kapasitas, dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nyoman mengingatkan bahwa RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah diharapkan tidak menunda pembahasannya.
Ia berharap pembahasan dapat dimulai pada masa sidang berjalan atau paling lambat masa sidang berikutnya.
Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Alarm Serius
Urgensi pembentukan regulasi penyadapan juga semakin menguat setelah munculnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Nyoman berpandangan, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut pribadi seorang presiden, tetapi berkaitan dengan kehormatan dan keamanan institusi kepala negara.
Menurutnya, kepala negara merupakan pemegang kendali pemerintahan sekaligus panglima tertinggi. Karena itu, apabila benar terjadi penyadapan terhadap kepala negara, persoalan tersebut harus dipandang sebagai masalah serius yang menyangkut kepentingan negara.
Di sisi lain, ia melihat berkembangnya isu penyadapan telah memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan pejabat negara dan politisi, tetapi juga kalangan pengusaha, jurnalis, serta masyarakat sipil.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian mengenai batas-batas penggunaan teknologi pengawasan.
Jangan Sampai Penyadapan Menjadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan
Bagi Nyoman, regulasi penyadapan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana tertentu. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh aturan yang ketat agar tidak berubah menjadi alat untuk mengintimidasi, mengawasi, atau merugikan pihak-pihak tertentu.
Kejelasan mengenai siapa yang berwenang, siapa yang dapat menjadi sasaran, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, serta bagaimana hasilnya digunakan menjadi bagian penting yang harus diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, RUU Penyadapan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Nyoman menegaskan, masyarakat tidak boleh terus-menerus hidup dalam ketakutan akibat ketidakjelasan aturan mengenai penyadapan.
Pembahasan RUU tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara.
