JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bali merupakan hasil dukungan dan pembiayaan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Karena itu, Hamka menilai sudah semestinya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengambil peran dalam pengelolaan pelabuhan tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bali.
Menurut Hamka, jangan sampai infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran dan dukungan pemerintah pusat justru belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), lantaran kewenangan pengelolaannya masih berada di pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamka seusai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).
Ia mengungkapkan, pembangunan pelabuhan tersebut sudah mendapatkan dukungan Kementerian Perhubungan sejak periode keduanya menjadi anggota DPR RI, yakni pada 2019–2024.
Namun, hingga kini masih terdapat persoalan terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Hamka berpandangan, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat seharusnya dapat berjalan beriringan dengan pemberian ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi yang dihasilkan dari fasilitas tersebut.
“Kalau pemerintah pusat yang membangun, bukan berarti seluruh manfaat pengelolaannya harus tetap berada di pusat. Daerah juga perlu diberikan kewenangan agar keberadaan pelabuhan ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD,” menjadi penekanan dari pandangan Hamka terkait persoalan tersebut.
Politisi Partai Golkar itu meminta Kementerian Perhubungan mempertimbangkan pelimpahan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia memastikan persoalan tersebut akan dibawa menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan agar mendapatkan tindak lanjut.
Menurutnya, penyerahan aset maupun kewenangan pengelolaan harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai aturan. Dengan demikian, kepentingan pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan seimbang.
Hamka juga menekankan bahwa keberadaan pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan memiliki potensi ekonomi strategis yang dapat mendorong aktivitas usaha, membuka peluang ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Daerah Harus Mendapatkan Manfaat Ekonomi
Lebih jauh, Hamka berharap pemerintah pusat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga memperhatikan bagaimana fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah tempat infrastruktur tersebut berada.
Bali sebagai daerah dengan aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan dinilai penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Harapan kami, sarana dan prasarana yang sudah dibangun pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Dorongan Hamka Baco Kady tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pembangunan infrastruktur nasional dengan pemerataan manfaat ekonomi di daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berdirinya fasilitas, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setempat.
