Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu mendesak Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sistem pemantauan, memastikan seluruh alur pengangkutan sampah terdata, dan menyiapkan langkah antisipasi peningkatan volume sampah menjadi 10.000 ton.
JAKARTA – Persoalan pengelolaan sampah di Ibu Kota menjadi perhatian serius Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Harian DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan.
Dalam rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Asisten Pembangunan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Judistira Hermawan menyoroti pentingnya pemetaan menyeluruh terhadap sumber, volume, hingga pergerakan pengangkutan sampah di Jakarta.
Ia menilai, dengan volume sampah yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki sistem pendataan dan pengawasan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan agar seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat maupun kawasan usaha dapat dipantau secara jelas, mulai dari sumber hingga tempat pengelolaan atau pembuangan akhir.
“Pak Kadis, saya ingin Dinas Lingkungan Hidup itu bisa memetakan betul jumlah sampah yang ada di Jakarta ini, asalnya dari mana,” tegas Judistira Hermawan dalam rapat kerja tersebut seperti dikutip di Instagram pribadinya.
Pemetaan Harus Mencakup Semua Sektor
Menurut Judistira Hermawan, pemetaan tidak boleh hanya mencakup sampah rumah tangga, tetapi juga harus menjangkau sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), pusat perbelanjaan, serta berbagai kawasan komersial lainnya.
Selain sumber sampah, ia meminta DLH memastikan seluruh pergerakan pengangkutan, baik yang dilakukan oleh armada pemerintah maupun transporter atau penyedia jasa pengangkutan swasta, tercatat dan dapat dimonitor.
Judistira Hermawan mempertanyakan belum optimalnya kejelasan sistem pelacakan terhadap perjalanan sampah yang setiap harinya diangkut dari berbagai sumber.
“Sehingga kita enggak jelas hari ini 9.000 ton itu sampah berangkat dari sumber itu terus kemudian ke mana dia?” ujarnya.
Dorong Sistem Pengawasan dan Sanksi Tegas
Judistira Hermawan menegaskan, pembahasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Ia meminta agar kebutuhan sistem pemantauan, instrumen pengawasan, serta dukungan sarana dan prasarana dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah harus terdaftar dalam sistem yang dapat dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Bahkan, Judistira Hermawan mendorong penerapan sanksi tegas bagi pihak yang menjalankan aktivitas pengangkutan sampah tanpa terdaftar dalam sistem resmi.
“Harus ada di dalam yang terdaftar. Nanti Pak Kadis izinkan kita monitor masukin di alatnya dia, kalau dia enggak terdaftar maka langsung dikenakan sanksi yang tinggi,” tegasnya.
Ia berharap seluruh instrumen pengawasan dapat berjalan aktif dan efisien sehingga persoalan sampah tidak hanya ditangani melalui pengangkutan, tetapi juga melalui sistem pengendalian yang jelas dari hulu hingga hilir.
Judistira Hermawan juga mengingatkan bahwa volume sampah Jakarta berpotensi meningkat dari sekitar 9.000 ton menjadi 10.000 ton dalam satu tahun ke depan. Karena itu, kesiapan sistem pengelolaan harus dibangun sejak pembahasan APBD 2027.
“Harap semuanya ini aktif, efisien ya, 9.000 ton ini dan ke depan tentu menjadi 10.000 ton ya dalam satu tahun ke depan, ini bisa betul-betul terkelola dengan baik,” ungkapnya.
APBD 2027 Harus Menghadirkan Solusi Nyata
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Judistira Hermawan turut menyampaikan bahwa rapat kerja diawali dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa atas berpulangnya Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur R.
Lebih lanjut, ia berharap almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.
Setelah itu, rapat dilanjutkan bersama Asisten Pembangunan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027, khususnya mengenai peningkatan pengelolaan sampah.
Judistira Hermawan menekankan bahwa dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta program kerja Pemprov DKI Jakarta harus semakin optimal untuk menjawab persoalan persampahan di Ibu Kota.
Ia menilai sinergi antara DPRD, Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh perangkat daerah terkait menjadi kunci menghadirkan solusi konkret.
Pengelolaan sampah, lanjutnya, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Judistira Hermawan berharap Jakarta dapat memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan Ibu Kota yang bersih dan sehat.
Sikap kritis yang disampaikan Judistira Hermawan dalam pembahasan APBD 2027 tersebut sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
