WANAM, MERAUKE – BELA RAKYAT – Ketua Adat Kalai Woyu Maklew, Bapak Yohanis Agabi Mahuze, menegaskan pentingnya peran musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat adat, termasuk sengketa tanah ulayat, perselisihan antarwarga, dan persoalan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
Menurut Ketua Adat Kalai Woyu Maklew, musyawarah adat merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, penghormatan terhadap hukum adat, serta semangat kekeluargaan. Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak yang berselisih dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya untuk mencari penyelesaian yang adil, damai, dan dapat diterima bersama.
“Musyawarah adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Setiap masalah perlu dibicarakan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai adat, menghormati para pihak, dan menjaga hubungan kekeluargaan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” demikian pokok pandangan yang disampaikan Ketua Adat Kalai Woyu Maklew.
Ia menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat tidak semata-mata bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur.
Dalam konteks masyarakat adat Kalai Woyu Maklew di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, penguatan kelembagaan adat menjadi salah satu kebutuhan penting. Kelembagaan yang kuat diperlukan agar proses musyawarah, pengambilan keputusan, dan penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara terarah dengan berpedoman pada ketentuan adat yang berlaku.
Selain mengoptimalkan musyawarah adat, penguatan kelembagaan juga perlu didukung oleh pendokumentasian silsilah atau garis keturunan, identifikasi hak-hak masyarakat adat, serta pemetaan wilayah ulayat. Langkah-langkah tersebut dapat membantu memperjelas hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya sekaligus menjadi bahan pendukung dalam proses penyelesaian sengketa.
Dokumentasi yang baik juga dapat memperkuat posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan persoalan batas wilayah, klaim kepemilikan tanah, maupun kepentingan pembangunan yang bersinggungan dengan wilayah adat.
Namun, proses tersebut perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku adat, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, dan pihak terkait. Setiap hasil musyawarah maupun pemetaan perlu dicatat secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kemudian hari.
Penguatan kelembagaan adat juga perlu memperhatikan keselarasan antara hukum adat dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam perlindungan hak masyarakat adat serta penyelesaian sengketa tanah.
Ketua Adat Kalai Woyu Maklew berharap musyawarah adat dapat terus menjadi ruang dialog yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, menghormati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat, serta mengutamakan penyelesaian secara damai.
Keberadaan lembaga adat diharapkan tidak hanya berfungsi ketika terjadi sengketa, tetapi juga berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya hukum serta identitas adat.
“Ya, memperkuat musyawarah dan kelembagaan adat, masyarakat Kalai Woyu Maklew diharapkan memiliki landasan sosial yang lebih kokoh untuk melindungi hak-haknya, mencegah konflik, dan membangun kehidupan masyarakat Kampung Wanam yang aman, harmonis, dan bermartabat” Tutup Ketua Adat Kalai Woyu Maklew.
