JAKARTA – BELA RAKYAT – Isu revisi Undang-Undang Pemilu kembali memanas. Kali ini datang dari sayap pemuda Partai Hanura. Organisasi Pengurus Pusat Pemuda Hanura resmi mendesak DPR untuk menurunkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 1 persen di Pemilu 2029 mendatang.
Desakan itu disampaikan langsung Ketua Umum PP Pemuda Hanura, Muhammad Rozi. Ia menilai aturan ambang batas yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dan justru merugikan demokrasi.
Selama ini, puluhan juta suara pemilih yang telah memilih partai-partai di luar parlemen dianggap hangus. Suara tersebut tidak bisa dikonversi menjadi kursi di Senayan hanya karena partainya tidak lolos PT.
“Ini yang kami sebut pemborosan suara rakyat. Rakyat sudah menggunakan hak pilihnya secara konstitusional, tapi negara tidak menghadirkan keterwakilannya di DPR karena terhalang threshold tinggi,” ujar Rozi, Jumat (17/10).
Rozi menegaskan, angka 1 persen adalah angka yang paling rasional dan adil. Menurutnya, itu bukan untuk kepentingan Hanura semata, melainkan untuk menjaga agar semua kelompok masyarakat, terutama anak muda, tetap memiliki saluran politik yang terbuka.
Ia menyebut anak muda saat ini tidak hanya bernaung di satu-dua partai besar. Gagasan mereka tersebar di banyak partai, termasuk partai baru. Jika pintu parlemen terlalu tinggi, maka aspirasi kreatif pemuda akan tersumbat.
“Dengan 1 persen, kita berikan kompetisi yang fair. Partai lama dan baru bisa bertarung secara sehat. Yang terpenting, tidak ada lagi suara rakyat yang dibuang sia-sia,” katanya.
Pemuda Hanura memastikan akan terus mengawal agenda reformasi pemilu ini. Rozi menyebut pihaknya akan menggelar forum diskusi publik, membuat kajian akademik bersama pakar kepemiluan, serta membangun konsolidasi dengan OKP dan gerakan mahasiswa.
“Langkah ini adalah komitmen kami untuk demokrasi yang inklusif. Kami ingin memastikan Senayan benar-benar menjadi cermin dari seluruh suara rakyat Indonesia,” pungkasnya.
