Anggaran Infrastruktur Papua Pegunungan Harus Sesuaikan Kondisi Geografis

WAMENA – BELA RAKYAT – Ketimpangan daya bangun anggaran menjadi sorotan Komisi V DPR RI saat Kunjungan Kerja Reses di Papua Pegunungan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan alokasi anggaran yang sama besar belum tentu menghasilkan capaian pembangunan yang sama. Ia mencontohkan, anggaran Rp100 miliar untuk pembangunan jalan di Jawa bisa membangun hingga 10 kilometer, sementara di Papua Pegunungan dengan nominal yang sama hanya mampu membangun 2-3 kilometer.

Bacaan Lainnya

“Jangan kemudian di tempat lain mendapatkan Rp100 miliar, kami juga mendapatkan Rp100 miliar untuk pembangunan jalan, lalu dianggap sudah sama,” ujar Roberth di Wamena, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, pemerintah harus menghitung kebutuhan riil di lapangan, terutama tingginya biaya logistik dan material. Saat ini transportasi udara masih menjadi andalan untuk mendistribusikan orang dan kargo ke delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V, Hamid Noor Yasin. Ia menyebut harga material di Wamena sangat tinggi, semen 50 kg mencapai Rp300 ribu dan beras premium Rp18.500 per kg, yang otomatis berdampak pada biaya konstruksi.

Komisi V menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tapi dari output nyata yang dirasakan masyarakat.
VERSI 2 – Jurnalistik Populer [untuk media online]
Judul: Rp100 Miliar di Jawa dan Papua Hasilnya Beda Jauh, Komisi V DPR Protes

Wamena jadi lokasi kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI pada Senin (12/10/2026). Di sana, Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw menyoroti ketimpangan anggaran pembangunan.

Menurut Roberth, pola penyamaan anggaran Rp100 miliar untuk semua daerah justru tidak adil. Di Jawa, uang segitu bisa jadi 10 km jalan. Di Papua Pegunungan, paling banter 2-3 km karena medan berat dan ongkos angkut mahal.

Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat angka, tapi kondisi geografis. Selama ini, hampir seluruh distribusi barang ke delapan kabupaten di Papua Pegunungan masih mengandalkan pesawat.

Anggota Komisi V lainnya, Hamid Noor Yasin, menambahkan bukti mahalnya biaya hidup di sana. Dari pencarian cepat, harga semen 50 kg tembus Rp300 ribu. Beras premium Rp18.500 per kg.

Karena itu, Komisi V mendesak formula anggaran infrastruktur khusus untuk Papua Pegunungan agar pemerataan benar-benar terjadi, bukan hanya sama di atas kertas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *