JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, SIP MM menyampaikan apresiasi terhadap sikap politik Wakil Ketua Umum DPP Partai.Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang dinilainya menunjukkan keberanian dalam membuka persoalan sensitif di ruang publik.
Bagi Habibie, keberanian mengungkap persoalan, menguji keterangan pejabat, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat dalam menjaga demokrasi.
Habibie melihat sikap Doli bukan semata-mata sebagai dinamika politik antartokoh, melainkan sebagai bagian dari tradisi aktivisme yang semestinya tetap hidup meskipun seseorang telah memasuki wilayah kekuasaan. Ia menilai, parlemen membutuhkan figur yang tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga bersedia menjelaskan persoalan kepada masyarakat ketika muncul pertanyaan mengenai proses pengambilan kebijakan publik.
“Sebagai anak muda yang tumbuh dalam tradisi pergerakan, saya melihat keberanian Bang Doli membuka persoalan sensitif kepada publik sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Demokrasi membutuhkan orang-orang yang bersedia berbicara, menguji keterangan, dan meminta persoalan dijelaskan secara terbuka. Rakyat berhak mengetahui bagaimana keputusan yang menyangkut kepentingan mereka dibuat,” ujar Habibie dalam keterangan kepada Bela Rakyat, Jakarta, Selasa (13/10/2026)
Menurut Habibie, apresiasi tersebut tidak berarti memberikan dukungan tanpa batas terhadap setiap pernyataan atau tindakan politik. Justru, keberanian harus disertai tanggung jawab, data, argumentasi yang dapat diuji, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap pernyataan di hadapan publik.
Polemik Doli dan Hasyim Asy’ari, Momentum Membuka Kembali Persoalan Pemilu
Perhatian publik terhadap sikap politik Ahmad Doli Kurnia Tandjung menguat setelah muncul perbedaan keterangan dengan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengenai pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam pemberitaan pada 12 Oktober 2026, Doli menyatakan memiliki dokumen, rekaman video, dan catatan pembahasan yang menurutnya menunjukkan ketentuan tersebut tidak pernah dibahas sebagaimana dipersoalkan. Pernyataan itu berseberangan dengan penjelasan Hasyim yang menyebut ketentuan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama DPR dan penyelenggara pemilu. Doli juga menyatakan kesiapannya membuka data yang dimiliki dan mendorong persoalan tersebut dibahas melalui forum resmi Komisi II DPR RI.
Polemik itu kemudian berkembang menjadi adu pernyataan setelah Hasyim menyindir Doli dengan ungkapan mengenai lupa dan munafik. Doli merespons dengan kritik balik terhadap rekam jejak Hasyim di KPU dan mempertanyakan proses pengangkatannya sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Pernyataan kedua pihak tersebut telah diberitakan sejumlah media nasional.
Habibie menilai, terlepas dari perbedaan pandangan yang muncul dari kedua seniornya itu, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Pertanyaan mengenai proses pembentukan peraturan pemilu, dokumen rapat, serta mekanisme konsultasi antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu perlu dijawab melalui bukti dan penjelasan yang dapat diperiksa.
“Kalau memang ada perbedaan keterangan, mari kita buka dokumennya. Kalau ada rekaman rapat, periksa dan dengarkan secara utuh. Kalau ada prosedur yang dipersoalkan, jelaskan melalui mekanisme resmi. Jangan sampai persoalan sepenting aturan pemilu hanya berhenti pada saling sindir dan saling membalas pernyataan,” kata Habibie.
Ia menegaskan, integritas proses pemilu merupakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, klarifikasi terbuka dibutuhkan agar masyarakat dapat menilai persoalan berdasarkan fakta, bukan sekadar mengikuti pertarungan pernyataan antartokoh.
Bagi Habibie, ketika seorang anggota DPR menyatakan memiliki dokumen dan rekaman terkait persoalan tersebut, publik patut berharap bukti itu dapat diperiksa melalui mekanisme yang sah. Pada saat yang sama, semua pihak harus memperoleh ruang yang adil untuk memberikan penjelasan.
“Yang kita bela bukan sekadar siapa yang paling keras berbicara. Yang harus kita bela adalah transparansi, akuntabilitas, dan kepastian bahwa aturan pemilu dibuat melalui prosedur yang benar,” ujarnya.
Jarang Anggota DPR Berani Membuka Persoalan Sensitif ke Publik
Habibie menilai, keberanian politik tidak selalu terlihat dari pidato besar atau pernyataan yang terdengar lantang. Keberanian justru diuji ketika seorang pejabat bersedia masuk ke persoalan yang berpotensi menimbulkan perdebatan, menghadapi kritik, dan menjelaskan apa yang diketahuinya kepada masyarakat.
Ia berpandangan, anggota DPR RI memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar menjalankan agenda kelembagaan. Sebagai wakil rakyat, mereka juga harus mampu menjembatani informasi antara institusi negara dan masyarakat, terutama ketika persoalan yang berkembang menyangkut integritas penyelenggaraan demokrasi.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika persoalan penting dibicarakan di dalam lingkaran kekuasaan. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terang. Kalau ada hal yang memang bisa dibuka, bukalah secara bertanggung jawab. Kalau ada kekeliruan, luruskan. Kalau ada perbedaan keterangan, buktikan,” tutur Habibie.
Sebagai Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, ia menilai keterbukaan bukan ancaman bagi institusi negara. Sebaliknya, keterbukaan yang dilakukan sesuai hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Lebih lanjut, Habibie juga mengingatkan keberanian menyampaikan kritik harus dibedakan dari sekadar membangun sensasi. Kritik yang bermakna harus memiliki dasar, menyasar persoalan yang jelas, dan menawarkan jalan keluar.
Dalam pandangannya, bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak tokoh yang bersedia menyampaikan hal-hal yang dianggap benar berdasarkan bukti, meskipun pandangan tersebut tidak selalu populer atau berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu.
“Negara ini tidak boleh kekurangan orang yang berani menyampaikan kebenaran. Tetapi keberanian itu harus dibarengi integritas. Jangan hanya berani menyerang, tetapi juga berani menunjukkan bukti, mengoreksi diri, dan mempertanggungjawabkan ucapan,” tegas Habibie.
Membuka Ruang bagi Masyarakat Sipil, Parlemen Tidak Boleh Menjadi Menara Gading
Selain menyoroti polemik dengan mantan Ketua KPU RI, Habibie juga menekankan pentingnya sikap terbuka anggota DPR terhadap kelompok masyarakat sipil, termasuk ketika mereka datang membawa aspirasi, kritik, atau pertanyaan mengenai kebijakan publik: Dan Doli lakukan itu.
Dalam demokrasi, masyarakat sipil memiliki posisi penting sebagai bagian dari kekuatan pengawasan di luar institusi negara. Mereka dapat menyampaikan keresahan, mengingatkan penyelenggara pemerintahan, serta memberikan perspektif yang mungkin tidak seluruhnya tertangkap dalam pembahasan formal di parlemen.
Tak hanya itu, Habibie memandang kesediaan anggota DPR menerima dan mendengarkan masyarakat sebagai sikap yang patut dihargai. Ruang dialog semacam itu dapat membantu mengurangi jarak antara wakil rakyat dan warga yang diwakilinya.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antara politisi dan kelompok masyarakat sipil, termasuk dalam konteks aspirasi yang disampaikan oleh AKSI ke Doli. Menurutnya, pertemuan dan dialog tidak seharusnya dipahami sebagai ancaman terhadap lembaga, melainkan sebagai kesempatan untuk mendengar langsung persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Bagi saya, DPR tidak boleh menjadi menara gading. Gedung parlemen adalah rumah rakyat. Ketika masyarakat sipil datang membawa aspirasi, mereka harus didengarkan dengan baik. Tidak semua tuntutan harus langsung disetujui, tetapi setiap aspirasi yang relevan patut diperiksa dan dijawab secara terbuka,” ungkapnya.
Habibie menilai, ukuran keberhasilan dialog bukan hanya apakah sebuah pertemuan berlangsung atau tidak, tetapi juga apakah aspirasi yang disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui apa yang dapat diperjuangkan, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana lembaga terkait akan merespons.
Karena itu, ia berharap budaya menerima kritik dan membuka komunikasi dapat menjadi kebiasaan politik, bukan hanya dilakukan ketika muncul tekanan publik.
“Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya mau mendengar pujian. Rakyat membutuhkan wakil yang mau mendengar kritik, bahkan ketika kritik itu terasa tidak nyaman. Di situlah kedewasaan politik dan kualitas demokrasi diuji. Dan Kanda Doli kami lihat sudah lakukan itu dengan menerima AKSI,” katanya.
Habibie Mengenal Doli sebagai Senior Aktivis HMI
Apresiasi Habibie terhadap Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga memiliki dimensi personal yang berangkat dari pengalaman organisasi. Habibie merupakan mantan Bendahara Umum PB HMI, sementara Doli dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia aktivisme dan organisasi kepemudaan termasuk di HMI dan KNPI.
Bagi Habibie, hubungan senior dan yunior dalam tradisi HMI bukan sekadar hubungan berdasarkan usia atau posisi struktural. Hubungan tersebut dibangun melalui proses perkaderan, diskusi, pertukaran gagasan, pengalaman menghadapi persoalan bangsa, serta tradisi saling mengingatkan dalam perjalanan pengabdian.
Seorang senior, menurutnya, tidak harus selalu dipandang benar. Sebaliknya, senior yang baik adalah mereka yang tetap membuka ruang bagi yunior untuk berpikir kritis, menyampaikan pandangan berbeda, dan belajar mengambil tanggung jawab.
Begitu pula seorang yunior tidak seharusnya kehilangan sikap kritis hanya karena menghormati seniornya. Penghormatan dalam tradisi aktivisme justru perlu berjalan bersama keberanian menyampaikan argumentasi secara dewasa.
“Dalam tradisi HMI, kita belajar bahwa senior dan yunior bukan hanya soal siapa yang lebih dahulu berada di organisasi. Ada nilai perkaderan, ada persahabatan, ada diskusi, dan ada tanggung jawab untuk menjaga idealisme. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita harus tetap mengutamakan argumentasi dan kepentingan bangsa,” ujar Habibie.
Ia menilai, pengalaman berorganisasi menjadi modal penting ketika seorang aktivis memasuki dunia politik. Pengalaman itu mengajarkan bagaimana menyusun argumentasi, mengelola perbedaan, membangun komunikasi, dan menghadapi tekanan ketika memperjuangkan suatu gagasan.
Dalam pandangan Habibie, jiwa aktivis tidak semestinya berhenti ketika seseorang memperoleh jabatan politik. Justru ketika kewenangan dan akses terhadap proses pengambilan keputusan semakin besar, tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat juga semakin besar.
“Yang saya lihat dari Bang Doli adalah tradisi kritis seorang aktivis yang masih relevan untuk dibawa ke parlemen. Jabatan boleh berubah, tanggung jawab politik boleh bertambah, tetapi semangat untuk mempertanyakan persoalan dan mencari kejelasan harus tetap dijaga,” katanya.
Selain memiliki kedekatan dalam tradisi aktivisme, Habibie dan Doli juga memiliki pengalaman dalam organisasi kepemudaan. Habibie pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI, sedangkan Doli pernah memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua Umum DPP KNPI.
Pengalaman itu membuat Habibie melihat kiprah Doli tidak hanya dari pernyataannya sebagai politisi, tetapi juga dari perjalanan panjangnya dalam lingkungan aktivis dan kepemudaan.
“Sebagai mantan Wakil Sekjen DPP KNPI, saya memahami bahwa organisasi kepemudaan adalah tempat kita ditempa untuk membaca persoalan bangsa dan belajar menyampaikan sikap. Bang Doli pernah menjadi Ketua Umum DPP KNPI. Dari perspektif saya, semangat aktivisme dan sikap politik kritis yang saya kenal dari perjalanan organisasi itu masih terlihat,” ujar Habibie.
Habibie berharap para mantan aktivis yang kini menduduki jabatan publik tidak melupakan lingkungan sosial tempat mereka dahulu belajar memperjuangkan gagasan.
Menurutnya, kedekatan dengan rakyat dan komunitas aktivis perlu dipertahankan agar pengambilan keputusan politik tidak terlepas dari realitas yang dihadapi masyarakat.
“Dulu kita belajar memperjuangkan aspirasi melalui organisasi. Ketika hari ini memiliki ruang yang lebih besar di parlemen, semestinya kemampuan itu digunakan untuk memperluas manfaat bagi rakyat. Jangan sampai setelah masuk ke pusat kekuasaan, kita justru kehilangan kepekaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat,” katanya.
Lumbung Informasi Rakyat Mendorong Keterbukaan di Lingkaran Kekuasaan
Sebagai Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie berpandangan bahwa keterbukaan informasi mengenai proses politik merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat demokratis.
Publik, menurutnya, perlu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana pejabat publik mempertanggungjawabkan tindakan dan pernyataannya. Informasi yang jelas akan membantu masyarakat menilai persoalan secara lebih objektif.
Habibie menekankan bahwa nama Lumbung Informasi Rakyat membawa semangat agar informasi mengenai kepentingan publik tidak berhenti beredar di kalangan elite, melainkan dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.
Dalam konteks itu, ia menilai sikap politik yang mendorong pembukaan dokumen, penjelasan prosedur, dan pemeriksaan persoalan melalui forum resmi layak mendapat perhatian.
Namun, keterbukaan juga harus dijalankan dengan menghormati hukum, perlindungan data yang memang wajib dirahasiakan, serta hak setiap pihak untuk memperoleh proses yang adil. Tidak semua informasi dapat diumumkan tanpa batas, tetapi kerahasiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
“Sebagai bagian dari gerakan yang membawa semangat Lumbung Informasi Rakyat, saya berpandangan masyarakat harus memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rakyat tidak boleh dibiarkan menebak-nebak ketika muncul persoalan penting di dalam institusi negara,” kata Habibie.
Ia mengajak para pejabat, politisi, dan penyelenggara negara untuk membangun budaya komunikasi yang terbuka. Apabila muncul perbedaan keterangan, pihak-pihak terkait perlu memberikan penjelasan melalui jalur yang tepat, disertai bukti yang dapat diperiksa.
Menurut Habibie, keterbukaan bukan semata-mata soal keberanian seseorang berbicara di hadapan kamera. Keterbukaan yang sesungguhnya harus terlihat dari kesediaan menjelaskan proses, menunjukkan dasar keputusan, dan menerima pemeriksaan secara objektif.
“Rakyat tidak membutuhkan drama politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kejelasan. Kalau ada persoalan, jelaskan. Kalau ada data, perlihatkan melalui mekanisme yang sah. Kalau ada kesalahan, koreksi. Itulah politik yang seharusnya memberikan manfaat bagi bangsa,” ujarnya.
Anak Muda Harus Mengapresiasi Keberanian, Bukan Sekadar Mengikuti Arus
Habibie secara khusus mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak bersikap apatis terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di parlemen dan lembaga penyelenggara negara berkaitan langsung dengan masa depan demokrasi, kualitas pemilu, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia menilai, anak muda harus memiliki keberanian untuk memberikan apresiasi ketika melihat tindakan yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan publik. Namun, apresiasi itu harus dibangun berdasarkan penilaian kritis, bukan karena kedekatan personal, kepentingan kelompok, atau fanatisme terhadap tokoh tertentu.
Dalam konteks sikap Doli, Habibie mendorong generasi muda agar memberikan dukungan terhadap upaya membuka persoalan secara transparan, sepanjang langkah tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme yang bertanggung jawab.
“Anak muda jangan hanya ramai ketika ada kontroversi. Kita juga harus mampu melihat substansi persoalan. Kalau ada tokoh yang berani meminta penjelasan atas persoalan publik, kita apresiasi. Kalau ada hal yang perlu dikritisi, kita sampaikan. Jangan sampai keberanian untuk berbicara justru membuat kita berhenti berpikir kritis,” katanya.
Habibie menegaskan, generasi muda tidak boleh menyerahkan seluruh urusan demokrasi kepada para elite politik. Masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan organisasi kepemudaan memiliki peran dalam memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat memperoleh perhatian.
Ia juga mengingatkan agar dukungan politik tidak berubah menjadi pembenaran terhadap semua tindakan seseorang. Setiap tokoh harus tetap terbuka terhadap evaluasi dan kritik, termasuk tokoh yang selama ini mendapat apresiasi publik.
“Bagi saya, mendukung bukan berarti menutup mata. Kita bisa memberikan apresiasi kepada Bang Doli, sekaligus tetap meminta agar setiap pernyataan dibuktikan. Justru itulah dukungan yang sehat. Kita ingin tokoh-tokoh yang berani, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Seruan Bela Doli: Dukung Konsistensinya Membela Kepentingan Bangsa
Habibie mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada Ahmad Doli Kurnia Tandjung agar terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan keterbukaan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Menurut Habibie, dukungan masyarakat akan bermakna apabila diarahkan pada nilai dan tindakan yang membawa manfaat bagi kepentingan bersama. Karena itu, ia tidak ingin semangat tersebut dimaknai sebagai pembelaan personal yang menutup ruang kritik.
“Kalau kita ingin mengajak rakyat Bela Doli, maka yang kita bela adalah keberanian untuk membuka persoalan, komitmen terhadap transparansi, dan kesediaan memperjuangkan kepentingan bangsa. Kita dorong Bang Doli terus melakukan hal-hal terbaik untuk Indonesia. Tetapi setiap langkah tetap harus bisa diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tuturnya.
Untuk itu, Habibie berharap Doli dapat terus menggunakan pengalaman dan kewenangannya di parlemen untuk menjelaskan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk polemik terkait proses pembentukan peraturan pemilu.
Ia juga berharap Doli dapat menjaga komunikasi dengan masyarakat sipil dan generasi muda agar aspirasi di luar parlemen tidak terputus dari proses pengambilan kebijakan.
Menurutnya, politisi yang berani membuka persoalan tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian ketika ia sedang menjalankan fungsi pengawasan yang sah. Namun, dukungan publik juga harus disertai komitmen untuk menjaga etika demokrasi, menghormati proses hukum, dan menempatkan fakta di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Rakyat harus berani memberikan dukungan kepada siapa pun yang memperjuangkan keterbukaan dan kepentingan umum. Tetapi rakyat juga harus tetap kritis. Kita tidak sedang membangun kultus terhadap tokoh. Kita sedang membangun budaya politik yang menghargai keberanian, integritas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia Membutuhkan Lebih Banyak Tokoh yang Berani Mengatakan Hal Benar
Di bagian akhir pernyataannya, Habibie menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki keberanian moral untuk menyampaikan persoalan berdasarkan fakta, sekalipun berhadapan dengan tekanan politik atau perbedaan kepentingan.
Ia menilai demokrasi akan kehilangan makna apabila para pejabat hanya berani menyampaikan sesuatu yang aman bagi posisi mereka. Sebaliknya, demokrasi akan semakin matang ketika perbedaan pandangan dapat dibicarakan secara terbuka, bukti diperiksa secara objektif, dan setiap pihak bersedia mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Habibie juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan tradisi aktivisme yang sehat: kritis terhadap kekuasaan, berani membela kepentingan rakyat, menghormati perbedaan, serta tidak mudah terjebak dalam pertarungan personal antarelite.
Baginya, pengalaman organisasi, baik di HMI maupun KNPI, semestinya menjadi bekal untuk melahirkan generasi yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu menjaga integritas ketika memperoleh tanggung jawab publik.
“Bangsa ini membutuhkan lebih banyak orang yang berani mengatakan hal benar, lebih banyak politisi yang bersedia menjelaskan persoalan kepada rakyat, dan lebih banyak anak muda yang tidak takut mengawasi kekuasaan. Keberanian itu harus dijaga, tetapi jangan pernah dipisahkan dari fakta, etika, dan tanggung jawab,” ujar Habibie.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pemegangnya.
“Sebagai Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, saya mengajak anak muda untuk tetap kritis, berani bersuara, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Mari kita apresiasi keberanian Bang Doli Kurnia membuka persoalan yang perlu dijelaskan kepada publik. Dorong beliau untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan politik, melainkan apakah rakyat mendapatkan kebenaran, keadilan, dan manfaat dari setiap keputusan yang dibuat oleh kekuasaan,” pungkas Habibie.
