JAKARTA – BELA RAKYAT – Penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan harus dilakukan menyeluruh, tidak hanya saat kasus sudah terjadi. Hal itu ditekankan Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah.
Menurutnya, selama ini penanganan masih fokus pada korban dan pelaku setelah kejadian. Padahal, akar masalah dan sistem pengawasan di lembaga pendidikan juga harus dibenahi.
Hal tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI dengan Ketua LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram, di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan sudah masuk kategori darurat. Kasus tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di sekolah umum, tapi juga di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Kita selama ini hanya sibuk di hilir. Ibarat genteng bocor, kita hanya sibuk mengepel lantai yang basah, tapi tidak memperbaiki sumber bocornya,” kata Basarah menganalogikan.
Ia pun menyoroti masih banyaknya lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Hal ini, menurutnya, menjadi celah lemahnya pengawasan negara terhadap peserta didik.
Basarah mendorong adanya evaluasi dan audit total terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Oleh karena itu, politisi dari Dapil Jawa Timur V tersebut mengusulkan agar Komisi XIII menggelar rapat gabungan dengan komisi lain yang bermitra dengan Kemendikdasmen dan Kemenag, untuk mencari solusi komprehensif dari hulu.
“Rapat ini perlu ditingkatkan menjadi rapat gabungan. Kita harus cari solusi dari hulunya, bukan hanya menangani di hilir,” pungkasnya.
