Indonesia pernah diguncang oleh salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya, yaitu Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan politik dan sejarah bangsa Indonesia.
Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi sasaran penculikan. Sebagian di antaranya dibunuh di kediaman masing-masing, sementara yang lain dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah para korban kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan tersebut.
Enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi adalah, Letnan Jenderal, Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Anumerta R. Soeprapto, Mayor Jenderal Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal Anumerta S. Parman, Brigadir Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomiharjo
Mereka menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah pergolakan politik dan perebutan kekuasaan.
Namun, G30S bukan sekadar kisah tentang penculikan dan pembunuhan para perwira. Peristiwa ini berada di tengah situasi politik Indonesia yang sangat tegang: persaingan pengaruh antara kekuatan militer, Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta berbagai kelompok politik lainnya. Ketegangan tersebut berlangsung dalam suasana Perang Dingin, ketika pertarungan ideologi antara komunisme dan antikomunisme turut memengaruhi dinamika politik Indonesia.
PKI sendiri merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia pada masa itu. Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh sekitar 16,4 persen suara dan menjadi salah satu dari empat partai dengan perolehan suara terbesar, setelah PNI, Masyumi, dan NU. Basis pendukungnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh, petani, dan kalangan intelektual.
Dalam berbagai kajian mengenai sejarah PKI, termasuk pembahasan mengenai politik internasional dan komunisme pada masa itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai strategi perjuangan yang ditempuh oleh kepemimpinan PKI. Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 2, antara lain mengutip pandangan Arnold C. Brackman mengenai sikap D.N. Aidit yang dikaitkan dengan gagasan Nikita Khrushchev tentang kemungkinan perjuangan melalui jalan damai.
Namun, dinamika internal PKI, hubungannya dengan Presiden Soekarno, serta pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sudut pandang.
Peristiwa G30S sendiri terjadi pada malam 30 September dan berlanjut hingga 1 Oktober 1965. Sejumlah pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September bergerak menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Dalam operasi tersebut, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan tewas di kediaman masing-masing. Sementara Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo diculik dan kemudian ditemukan telah meninggal di kawasan Lubang Buaya.
Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, situasi politik Indonesia berubah secara drastis. Jenderal Soeharto mengambil peran penting dalam pemulihan kendali Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh pembubaran PKI, penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI, serta perubahan besar dalam struktur kekuasaan Indonesia yang pada akhirnya mengantarkan Soeharto menuju kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Siapa sebenarnya dalang G30S?
Pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi dalang utama G30S 1965 hingga kini masih menjadi salah satu persoalan paling kontroversial dalam historiografi Indonesia.
Selama puluhan tahun, narasi resmi Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang utama. Namun, sejumlah penelitian dan kajian sejarah setelah berakhirnya Orde Baru mempertanyakan apakah seluruh struktur PKI dapat dianggap bertanggung jawab secara langsung atas gerakan tersebut. Ada pula kajian yang menyoroti peran tokoh-tokoh tertentu di dalam PKI, keterlibatan unsur militer, konflik internal Angkatan Darat, serta konteks politik Presiden Soekarno dan Perang Dingin.
Karena itu, pembahasan mengenai G30S sebaiknya dibedakan antara fakta yang telah terdokumentasi, kesaksian para pelaku, hasil penelitian sejarah, dan interpretasi mengenai siapa yang paling bertanggung jawab.
Yang tidak terbantahkan adalah bahwa G30S 1965 menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya merenggut nyawa para perwira TNI dan korban lainnya, tetapi juga menjadi awal dari perubahan politik yang sangat besar dan meninggalkan luka sosial yang dampaknya terasa selama puluhan tahun.
Sejarah tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga mengingatkan bahwa ketika konflik politik, ideologi, dan perebutan kekuasaan bertemu, harga yang harus dibayar oleh sebuah bangsa dapat menjadi sangat mahal.
G30S 1965 karena itu bukan sekadar catatan tentang satu malam berdarah. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia yang sampai hari ini masih terus dipelajari, diperdebatkan, dan ditafsirkan oleh para sejarawan.
Oleh: Rian Simanjuntak, Ketua Harian DPP Pemuda LIRA 2026-2031 (Sesuai Arahan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, SIP, MM)
