JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah melayangkan kritik keras terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2026).
Basarah mengingatkan agar BPIP tidak berubah menjadi ‘lembaga pengurus’. Istilah itu ia gunakan untuk menyindir lembaga negara yang lebih sibuk mengurusi kesejahteraan pejabatnya sendiri dibanding menjalankan mandat utamanya.
“Saya tidak ingin negara ini jadi negara pengurus, yang hanya mengurusi kepentingan pengurusnya saja. Uang pajak rakyat harus kembali untuk tujuan bernegara,” kata Basarah.
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti postur anggaran BPIP yang dinilainya jomplang. Dari total alokasi anggaran operasional, hanya 2,61 persen yang dialokasikan untuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembinaan ideologi.
Padahal, menurut Basarah, peran BPIP sangat vital. Setelah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dibubarkan di awal reformasi 1999, ada kekosongan pembinaan ideologi yang cukup panjang hingga akhirnya BPIP dibentuk pada 2018.
“Kalau anggaran tupoksinya hanya 2,61 persen, ini anomali. Jangan sampai tugas membangun mental ideologi bangsa justru terabaikan,” tegasnya.
Dalam RDP yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 itu, Basarah juga menyinggung mitra Komisi XIII lainnya. Ia meminta Komnas Perempuan untuk segera melakukan sinkronisasi anggaran dengan Komnas HAM agar tidak terjadi ketimpangan antar lembaga HAM.
Ia menutup dengan mengingatkan semua mitra kerja Komisi XIII, mulai dari urusan perempuan, ideologi, hukum, hingga HAM, agar penyerapan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya untuk internal lembaga.
