TKD Harus Cukup, Amin AK Soroti Beban Berat Gaji P3K di Daerah

JAKARTA – BELA RAKYAT – Beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai semakin memberatkan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, mendesak pemerintah pusat memberikan dukungan Transfer ke Daerah (TKD) yang memadai.

Desakan itu disampaikan Amin saat menerima konsultasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026).

Bacaan Lainnya

Sebagai legislator dari Dapil Lumajang, Amin menegaskan akan mengawal persoalan tersebut di tingkat pusat. Menurutnya, tidak adil jika daerah diwajibkan mengangkat P3K tanpa ada jaminan pembiayaan penuh dari pusat.

“Beban daerah terkait pengangkatan P3K sangat berat jika tidak disertai garansi pembiayaan penuh dari pusat. Ini menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkannya,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Amin mengkhawatirkan, jika gaji P3K sepenuhnya dibebankan ke APBD, ruang fiskal daerah akan semakin sempit. Dampaknya, pembiayaan untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa terganggu.

“Jangan sampai daerah diwajibkan mengangkat P3K, sementara alokasi dana transfernya tidak memadai. Kas daerah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan dan kesehatan,” lanjutnya.

Untuk itu, BAKN DPR RI akan membawa isu ini ke forum lintas lembaga. Amin menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi II, Komisi XI, dan Badan Anggaran DPR RI, serta kementerian terkait.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah tidak bergerak sendiri-sendiri. Ia meminta asosiasi DPRD se-Indonesia menyusun kajian resmi bersama agar usulan peninjauan ulang kebijakan transfer daerah memiliki dasar yang lebih kuat.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga, berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan oleh perwakilan Lumajang di DPR RI.

“Kami hadir berkonsultasi secara langsung karena ingin belajar dan memohon arahan dari BAKN. Harapan kami, Pak Amin bisa membantu menyampaikan dan memperjuangkan kendala-kendala fiskal yang kami hadapi di lapangan,” kata Eko.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *