JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, mendorong agar berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan I, mendapat perhatian serius pemerintah dalam penyusunan program pembangunan dan anggaran nasional.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bantaeng, hingga rehabilitasi sekolah keagamaan di wilayah Dapil Sulsel I.
Untuk masyarakat Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Hamka membawa aspirasi terkait kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.
“Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas masyarakat dan membuka akses terhadap berbagai aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik,” kata Hamka seperti dikutip di Instagram pribadinya.
Hamka menilai pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi perhatian karena konektivitas merupakan salah satu fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi barang dan jasa.
Selain dari Kabupaten Takalar, aspirasi masyarakat Kabupaten Bantaeng juga disampaikan melalui usulan Bupati Bantaeng Fathul Fauzy Nurdin terkait pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bantaeng.
Pembangunan SPAM dinilai penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak. Hamka mendorong agar usulan tersebut mendapatkan perhatian pemerintah pusat sehingga dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hamka juga membawa aspirasi sekolah keagamaan di Dapil Sulsel I, khususnya terkait kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang layak merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta didik.
Di luar persoalan infrastruktur di daerah, Hamka juga memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan transportasi nasional. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan mitra kerja terkait, ia secara khusus menyoroti persoalan perlintasan sebidang kereta api.
Hamka meminta agar penanganan perlintasan sebidang mulai mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN 2027. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena tingginya risiko kecelakaan di sejumlah perlintasan sebidang.
“Tolong perhatiannya untuk perlintasan sebidang ini mulai dianggarkan dalam APBN 2027,” ujar Hamka.
Bagi Hamka, kebutuhan penanganan perlintasan sebidang harus dilakukan secara terpadu. Ia menyebut pembangunan atau penanganannya dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga maupun oleh PT KAI atau pihak perkeretaapian.
“Baik itu yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, maupun yang dibangun oleh PT KAI atau Perkeretaapian,” katanya.
Lebih lanjut Hamka menegaskan, keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang merupakan persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR perlu memiliki koordinasi yang kuat dalam menentukan skema penanganan dan penganggarannya.
“Karena kecelakaan akibat perlintasan sebidang ini sangat tinggi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” tegas Hamka.
Ia berharap pemerintah dapat memasukkan kebutuhan penanganan perlintasan sebidang sebagai bagian dari agenda pembangunan yang mendapatkan perhatian dalam APBN 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI dan Anggota Banggar DPR RI, Hamka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan pelayanan dasar.
Tak hanya itu, Hamka juga menjelaskan, pembangunan nasional harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan harus mampu memperkuat konektivitas, SPAM harus menjamin akses masyarakat terhadap air minum, fasilitas pendidikan harus layak digunakan, sementara infrastruktur transportasi harus mengutamakan keselamatan.
Berbagai aspirasi tersebut akan terus diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI. Hamka berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta DPR RI dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Dapil Sulsel I, tidak berhenti pada penyampaian usulan, tetapi dapat dikawal hingga menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
