JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, rumah layak huni tidak cukup hanya dibangun dengan harga terjangkau, tetapi juga harus berada di lokasi yang mudah diakses, memiliki konektivitas transportasi yang baik, serta didukung fasilitas publik yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Hamka B. Kady melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia menilai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
“Punya rumah layak bukan sekadar impian, tapi bagaimana memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa mendapatkannya,” ujar Hamka dalam unggahannya.
Hunian MBR Harus Mudah Diakses
Hamka menekankan, persoalan perumahan tidak dapat dilihat hanya dari tersedianya bangunan fisik. Lokasi hunian menjadi salah satu faktor penting karena sangat berkaitan dengan mobilitas masyarakat, terutama mereka yang setiap hari harus bekerja, mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun fasilitas umum lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar pembangunan hunian MBR mempertimbangkan keterhubungan kawasan dengan sistem transportasi publik.
Menurut Hamka, rumah subsidi yang murah tetapi berada jauh dari pusat aktivitas masyarakat justru berpotensi menimbulkan beban baru. Biaya transportasi yang tinggi dapat mengurangi manfaat dari harga rumah yang terjangkau.
“Artinya, rumah subsidi harus berada di lokasi yang layak, mudah dijangkau, dan tidak justru membebani masyarakat dengan biaya transportasi maupun dengan cicilan yang terlalu berat,” tegasnya.
Apresiasi Konsep TOD Samesta Mahata Serpong
Dalam konteks penyediaan hunian terintegrasi, Hamka mengapresiasi konsep TOD Samesta Mahata Serpong yang mengintegrasikan kawasan hunian dengan transportasi publik.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah adanya connecting bridge yang menghubungkan kawasan hunian dengan stasiun. Konsep tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan bagi penghuni untuk menggunakan transportasi umum dalam melakukan perjalanan sehari-hari.
Integrasi semacam ini, menurut Hamka, penting untuk dikembangkan dalam pembangunan perumahan MBR. Hunian yang dekat dan terhubung dengan transportasi publik dapat membantu masyarakat menekan biaya mobilitas sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
Dengan demikian, keberadaan rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kawasan yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Pembiayaan Terjangkau Jadi Faktor Penting
Selain lokasi dan konektivitas, Hamka juga menyoroti persoalan kemampuan masyarakat dalam membayar cicilan rumah.
Ia menilai skema pembiayaan harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan MBR. Jangan sampai masyarakat memperoleh rumah dengan harga subsidi, tetapi kemudian menghadapi cicilan yang tetap sulit dijangkau.
Hamka mengapresiasi adanya skema bunga rendah dalam konsep hunian yang ditinjaunya karena dapat membantu meringankan beban cicilan masyarakat.
Menurutnya, pembiayaan yang terjangkau menjadi salah satu kunci agar program penyediaan rumah bagi MBR dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Kita ingin hunian MBR benar-benar menghadirkan rumah yang layak, terjangkau, dan mudah diakses, sehingga masyarakat bisa memiliki tempat tinggal sekaligus kualitas hidup yang lebih baik,” kata Hamka.
DPR Akan Kawal Penyediaan Rumah Layak
Hamka memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan rumah, akses transportasi, fasilitas pendukung, hingga skema pembiayaan yang dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai kebutuhan terhadap rumah layak huni masih menjadi pekerjaan besar yang harus mendapatkan perhatian bersama. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak, sementara sebagian lainnya masih tinggal di hunian yang membutuhkan peningkatan kualitas.
Karena itu, program pemerintah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah baru, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan kondisi rumah yang sudah ditempati agar menjadi lebih layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan.
Rumah Layak Harus Berbanding Lurus dengan Kualitas Hidup
Bagi Hamka, keberhasilan program perumahan tidak semata-mata dapat diukur dari berapa banyak unit rumah yang berhasil dibangun. Lebih jauh, pemerintah perlu memastikan rumah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Hunian yang terjangkau, berada di lokasi strategis, terhubung dengan transportasi publik, serta memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan dan DPR menjadi penting agar pembangunan perumahan tidak berjalan secara parsial.
Hamka berharap kebijakan perumahan ke depan semakin menempatkan MBR sebagai penerima manfaat utama. Penyediaan rumah harus dibarengi dengan kemudahan akses dan pembiayaan agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga mampu mempertahankan kualitas hidup yang baik setelah menempatinya.
“Kita ingin rumah yang layak, terjangkau, dan mudah diakses. Karena memiliki rumah bukan sekadar memiliki bangunan, tetapi bagaimana rumah itu menjadi tempat yang mendukung kehidupan masyarakat,” pungkas Hamka.
