JAKARTA – BELA RAKYAT Di saat dunia mulai lelah bersuara, di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (20/8/2026), suara itu justru dipertegas. Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia bertemu dengan ulama dan wakil rakyat Palestina, untuk satu tujuan yang tak pernah berubah sejak 1945: membela rakyat yang tertindas. Karena bagi rakyat Indonesia, Palestina bukan isu luar negeri. Palestina adalah urusan kemanusiaan.
Pertemuan yang difasilitasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu dihadiri Anggota BKSAP Mardani Ali Sera, inisiator Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Marwan Muhammad Abu Ras, Ketua Lajnah Al-Quds dan Palestina dari Persatuan Ulama Muslim Internasional.
Dari ruang diplomasi yang ber-AC itu, dibawa kabar yang menyesakkan dada dari lapangan.
Gaza Hari Ini: Bukan Statistik, Tapi Nyawa Rakyat
Ahmad Doli Kurnia Tandjung tidak menyampaikan data dengan nada diplomatik. Ia menyampaikannya dengan nada seorang manusia.
“Situasi di Palestina, terutama di Gaza, masih terus sangat memprihatinkan. Terakhir tadi didapatkan informasi, kemarin ada 17 lagi warga Gaza yang meninggal dan 40 yang luka-luka,” kata Doli.
Di balik angka 17 meninggal dan 40 luka itu, ada cerita yang tak masuk berita internasional. Di Gaza hari ini, untuk mendapatkan air bersih saja, ratusan perempuan harus antre berjam-jam di bawah terik matahari. Tenda-tenda pengungsian yang seharusnya jadi tempat aman, kini dipenuhi tikus dan penyakit. Anak-anak tidur di atas tanah yang becek, tanpa obat, tanpa sekolah, tanpa kepastian apakah besok masih hidup.
Inilah yang harus dilihat sebagai luka rakyat, bukan sekadar konflik politik.
“Ini bukan soal perang antar negara. Ini soal rakyat sipil yang hak hidupnya dirampas setiap hari,” tegas Doli.
Dari Senayan untuk Rakyat Palestina: Diplomasi Tidak Boleh Elitis
Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia menegaskan, dukungan Indonesia tidak boleh berhenti di pidato-pidato kenegaraan. Rakyat Indonesia sudah membuktikan dukungannya jauh sebelum negara ini merdeka.
Fakta sejarah yang diungkap dalam pertemuan itu mengejutkan: sejak 100 tahun lalu, rakyat Indonesia sudah terlibat membela Palestina. Pada tahun 1930, saat terjadi bentrokan perlawanan di Palestina, tercatat 30 warga Hindia Belanda – yang kini Indonesia – gugur syahid di sana.
Artinya, hubungan Indonesia-Palestina adalah hubungan rakyat dengan rakyat. Bukan hanya Government to Government (G2G).
Karena itu, Kaukus mendorong lompatan baru: diplomasi people to people.
“Kita harus ubah cara kita membantu. Komunikasi, dukungan, bantuan itu bukan lagi levelnya hanya pemerintah sama pemerintah, tapi sudah people to people,” jelas Doli, politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Gagasan konkretnya sangat membumi:
1. Gerakan Masjid Kembar: Masjid di setiap Dapil DPR RI di Indonesia dikoneksikan langsung dengan masjid-masjid di Palestina. Bukan hanya mengirim karpet atau renovasi, tapi menjadi saudara. Saling mendoakan, saling menguatkan.
2. Gerakan Rumah Sakit Kembar: Rumah sakit di Cikarang, di Makassar, di Surabaya, bisa bermitra langsung dengan rumah sakit di Gaza dan Tepi Barat. Dokter-dokter Indonesia bisa berbagi ilmu via telemedicine, bantuan obat-obatan bisa disalurkan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan.
3. Sekolah Kembar: Anak-anak SD di Indonesia berkirim surat dan semangat untuk anak-anak di Palestina agar mereka tahu, mereka tidak sendirian.
“DPR RI punya 580 Dapil. Bayangkan kalau setiap masjid dan rumah sakit di Dapil kami terkoneksi dengan di sana. Bantuan akan jauh lebih terasa sampai ke rakyat paling bawah,” kata Doli.
Mendesak Pemerintah dan Dunia: Indonesia Harus Memimpin, Bukan Sekadar Mendukung
Kaukus juga memberikan apresiasi atas konsistensi Presiden Prabowo Subianto yang terus menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Namun, mereka menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya jadi pendukung, tapi harus jadi pemimpin.
Terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP), Doli mendesak pemerintah untuk lebih agresif.
“Kita berharap pemerintah kita harus lebih serius, sungguh-sungguh meyakinkan negara-negara yang ada di BoP. Kemudian mendesak Amerika untuk segera memberikan sanksi atau semacam perlawanan terhadap agresi militer Israel,” tegasnya.
Ini adalah suara rakyat yang dititipkan lewat parlemen. Rakyat Indonesia lelah melihat PBB lumpuh, lelah melihat resolusi hanya jadi kertas. Rakyat ingin aksi nyata: hentikan agresi, buka blokade kemanusiaan total, dan wujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Pertemuan kemarin juga melahirkan satu gagasan besar: mendorong Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Ulama Internasional untuk Palestina. Jika Mekah dan Istanbul pernah menjadi tuan rumah, mengapa tidak Jakarta? Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang demokrasinya tumbuh dari rahim perjuangan rakyat, Indonesia punya legitimasi moral untuk memimpin.
Penutup: Amanat Konstitusi
Pada akhirnya, apa yang dilakukan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia ini adalah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Selama di Gaza masih ada ibu yang antre air berjam-jam, selama masih ada anak yang belajar di tenda bocor, maka selama itu pula pekerjaan rumah bangsa Indonesia belum selesai.
Dari Senayan, pesannya jelas: Negara boleh berdiplomasi, tapi rakyat tidak akan pernah diam.
