PAPUA – BELA RAKYAT – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengapresiasi berbagai kemajuan pembangunan yang mulai nyata dirasakan masyarakat Papua. Namun, di balik capaian tersebut, masih diperlukan evaluasi agar pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Peneliti Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, mengatakan pembangunan di Papua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang patut diapresiasi. Kehadiran infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, akses layanan publik, hingga berbagai program pemerintah menjadi bagian dari upaya mempercepat kemajuan Papua.
Namun, menurut Fathan, pembangunan tidak boleh berhenti pada seberapa banyak program yang dilaksanakan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang terlibat, siapa yang menerima manfaat, dan apakah pembangunan tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Pembangunan yang sudah berjalan tentu harus kita apresiasi. Tetapi kita juga harus terus mengevaluasi, apakah masyarakat asli Papua sudah cukup dilibatkan dan apakah pembangunan yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Fathan dalam diskusi refleksi kemerdekaan di Merauke.
Ia menilai masyarakat asli Papua, khususnya masyarakat adat, harus ditempatkan sebagai subyek dan pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Pelibatan tersebut, kata dia, tidak cukup dilakukan ketika program sudah ditetapkan. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan, penelitian, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Jangan sampai masyarakat baru dilibatkan ketika program sudah berjalan. Seharusnya mereka ikut menentukan sejak awal karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan di wilayahnya,” ujarnya.
Menurut Fathan, pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak hanya terlihat besar secara fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata.
Ia menekankan pentingnya riset dan perencanaan yang matang sebelum pembangunan dilaksanakan. Setiap program perlu didahului kajian yang memetakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Pembangunan harus berbasis data dan riset. Kita harus tahu terlebih dahulu apa masalahnya, apa kebutuhannya, siapa yang terdampak, dan seperti apa solusi yang paling tepat,” katanya.
Fathan mencontohkan pembangunan di sektor pertanian di Merauke. Perkembangan teknologi dan pengembangan kawasan pertanian merupakan langkah penting yang patut didukung.
“Namun, kemajuan tersebut harus berjalan bersama peningkatan kapasitas petani asli Papua, akses terhadap teknologi, kesempatan kerja, pendampingan, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan”, tandasnya.
Hal serupa berlaku pada sektor pendidikan dan pelayanan dasar. Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata bertambahnya fasilitas belaka.
“Melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat diakses dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat”, tegasnya.
Fathan juga mengajak generasi muda Papua mengambil peran dalam mengawal pembangunan melalui riset, diskusi publik, media dan advokasi berbasis data.
Bagi dia, refleksi 81 tahun kemerdekaan bukan untuk menafikan capaian pembangunan yang telah ada, melainkan memastikan capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang.
“Kalau kita ingin masyarakat Papua benar-benar merasakan kemerdekaan, maka pembangunan harus hadir sesuai kebutuhan mereka, melibatkan mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan masa depannya,” tegasnya.
Menurut Fathan, kemerdekaan sejati di Papua bukan hanya tentang hadirnya pembangunan, tetapi tentang hadirnya pembangunan yang dirasakan manfaatnya.
“Pembangunan beradilan, partisipatif, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat asli Papua menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri”, pungkasnya.
