JAKARTA – BELA RAKYAT – Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menilai pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Sari Yuliati menyusul pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan negara, tetapi juga kualitas kepemimpinan, koordinasi lintas sektor, hingga sistem pengawasan yang mampu menjaga akuntabilitas program.
DPR Soroti Momentum Penguatan BGN
Bagi DPR RI, pergantian pimpinan bukan sekadar pergantian figur, melainkan kesempatan untuk memperkuat institusi yang memegang peran penting dalam menjalankan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sari Yuliati menegaskan bahwa amanah yang kini berada di pundak Sudaryono harus dijawab dengan kinerja yang profesional serta kemampuan membangun organisasi yang semakin kuat.
“Saya berharap Bapak Sudaryono dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, BGN membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja cepat, membangun koordinasi yang solid, serta menghadirkan tata kelola yang semakin profesional dan akuntabel,” ujar Sari Yuliati.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR melihat Program MBG sebagai program strategis jangka panjang yang membutuhkan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Fokus pada Tata Kelola dan Akuntabilitas
Dalam keterangannya, Sari Yuliati memberi perhatian khusus pada aspek tata kelola. Ia menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga bagaimana seluruh proses pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi faktor penting agar setiap anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Ke depan, saya berharap BGN semakin adaptif dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan setiap anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Penekanan terhadap pengawasan menunjukkan bahwa DPR ingin memastikan pelaksanaan program berlangsung secara bersih, profesional, dan memperoleh kepercayaan publik.
Sinergi Menjadi Kunci Keberhasilan Program
Selain tata kelola internal, Sari Yuliati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Ia berharap BGN mampu membangun sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga seluruh mitra penyedia layanan.
Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan agar implementasi Program MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui koordinasi yang solid, pelaksanaan program diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan sekaligus memperluas jangkauan manfaat kepada masyarakat.
MBG Dipandang sebagai Investasi SDM Indonesia
Dalam pandangan DPR RI, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan sosial.
Sari Yuliati menegaskan bahwa program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Sudaryono mampu membawa BGN menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan dipercaya publik.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keberhasilan Program MBG dipandang memiliki kaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
DPR Tegaskan Fungsi Pengawasan
Sebagai lembaga legislatif, DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG.
Menurut Sari Yuliati, dukungan DPR akan berjalan seiring dengan pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Kami berharap kepemimpinan baru di BGN mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu legasi terbaik pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.”
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai harapan masyarakat.
Sudaryono Resmi Dilantik Presiden
Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu, 22 Juli 2026.
Pelantikan tersebut dilakukan setelah Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN pada hari yang sama.
Penetapan Sudaryono dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 78B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
Kepemimpinan Baru Diharapkan Perkuat Kepercayaan Publik
Harapan DPR terhadap kepemimpinan Sudaryono berfokus pada penguatan kelembagaan BGN, peningkatan profesionalisme, tata kelola yang akuntabel, serta pengawasan yang lebih kuat.
Melalui berbagai penekanan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, terlihat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari pelaksanaan program semata, tetapi juga dari kemampuan BGN menjaga transparansi, membangun sinergi lintas sektor, serta memastikan seluruh anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
