JAKARTA: BELA RAKYAT – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema pendanaan pendidikan nasional, khususnya besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sarmuji menilai semua agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan di lapangan.
Menurut Sarmuji, peninjauan ulang terhadap dana BOS menjadi langkah penting untuk memastikan dukungan pemerintah benar-benar mampu menjawab kebutuhan sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk “Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan” yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Seminar tersebut menjadi forum untuk mengkaji secara objektif kebutuhan biaya pendidikan per peserta didik dalam satu tahun sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Dana BOS Dinilai Perlu Dikaji Berdasarkan Fakta Lapangan
Dalam paparannya, Sarmuji menekankan bahwa tujuan utama seminar bukan sekadar membahas angka-angka anggaran, melainkan memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan biaya pendidikan yang sesungguhnya.
Ia menjelaskan, hasil kajian diharapkan mampu menjadi dasar bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas dana BOS yang telah diberikan selama ini.
“Kita ingin mereview secara jujur sebenarnya berapa biaya satuan pendidikan per siswa per tahunnya, sehingga kita bisa melihat apakah dana BOS yang selama ini diberikan oleh negara itu bisa meng-cover standar minimal atau belum,” ujar Sarmuji.
Menurut Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, pendekatan berbasis data menjadi sangat penting agar kebijakan pembiayaan pendidikan tidak lagi hanya didasarkan pada asumsi, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan sekolah.
Kajian Menemukan Adanya Kesenjangan Pembiayaan
Sarmuji mengungkapkan bahwa kajian yang dipresentasikan dalam seminar menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan pembiayaan yang tersedia saat ini.
Temuan tersebut menjadi indikator bahwa formulasi pembiayaan pendidikan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi yang dihadapi satuan pendidikan.
Bagi Sarmuji, evaluasi tersebut penting karena kualitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh kecukupan pembiayaan operasional yang menopang seluruh aktivitas belajar mengajar.
Tiga Komponen Menjadi Dasar Perhitungan
Dalam penjelasannya, Sarmuji memaparkan bahwa kajian biaya pendidikan disusun menggunakan tiga komponen utama sebagai dasar penghitungan.
Ketiga komponen tersebut meliputi:
1. biaya operasional sekolah;
2. biaya yang ditanggung tenaga pendidik; dan
3. biaya yang masih harus dipenuhi oleh orang tua peserta didik.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan biaya pendidikan nasional.
“Dengan melihat tiga komponen tersebut, kita ingin memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan yang sebenarnya,” kata Sarmuji.
Lebih lanjut, ia menerangkan, pendekatan komprehensif menjadi penting agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar berangkat dari kondisi nyata di lapangan.
Penyesuaian Dilakukan Bertahap Sesuai Kemampuan Fiskal
Meski mendorong adanya peningkatan dukungan pembiayaan pendidikan, Sarmuji menegaskan bahwa proses penyesuaian tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Ia berpandangan, peningkatan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap, namun harus disusun berdasarkan perhitungan yang rasional sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
“Kita ingin ada peningkatan secara gradual terhadap biaya operasional sekolah yang diberikan pemerintah. Yang terpenting adalah hitung-hitungannya lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap dana BOS bukan semata-mata bertujuan meningkatkan nominal anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan.
Menjadi Masukan Bagi Kebijakan Pendidikan Nasional
Di akhir penyampaiannya, Sarmuji berharap hasil seminar dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam pembahasan regulasi mengenai sistem pembiayaan pendidikan.
Ia menjelaskan, evaluasi berbasis kajian akademik diharapkan mampu memperkuat kebijakan pendanaan pendidikan sehingga semakin mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus peningkatan kualitas layanan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
Dengan demikian, hasil seminar tidak hanya menjadi forum diskusi akademik, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan pembiayaan pendidikan nasional yang lebih adil, rasional, dan sesuai kebutuhan lapangan.
