BANDUNG: BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional tidak hanya diukur dari tersalurkannya anggaran atau terlaksananya program di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat daerah. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus atau skema kelembagaan yang mampu mengelola rantai pasok (supply chain) berbasis potensi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Dede Yusuf saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung. Menurutnya, Jawa Barat memiliki modal ekonomi yang sangat besar melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, jumlah penduduk terbesar di Indonesia, serta kekuatan sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan industri. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Rantai Pasok Dinilai Menjadi Titik Kritis
Dalam pandangan Dede Yusuf, salah satu persoalan mendasar yang masih perlu dibenahi adalah sistem rantai pasok berbagai program pemerintah. Ia menilai tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah membangun ekonomi masyarakat dari tingkat desa, bukan sekadar memastikan kebutuhan logistik tersedia.
Menurutnya, apabila bahan baku justru dipasok dari daerah lain atau bahkan dari perusahaan-perusahaan besar, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal akan berkurang secara signifikan.
“Kita bicara KDMP semangatnya bagus itu micro targeting, artinya masyarakat yang membutuhkan diisi oleh petani setempat, peternak setempat, pengusaha setempat, bukan ambil dari industri besar. Karena kalau ambil dari industri besar, apa bedanya dengan minimarket?” tegas Dede Yusuf.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa orientasi program bukan semata-mata efisiensi harga, melainkan membangun ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Temuan Lapangan Jadi Sorotan
Dalam keterangannya, Dede Yusuf juga mengungkapkan adanya kondisi di lapangan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia mencontohkan terdapat dapur MBG di Kabupaten Bandung yang memperoleh pasokan beras dari Kabupaten Cianjur, sementara kebutuhan daging ayam justru didatangkan dari Jawa Tengah.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa rantai distribusi masih belum sepenuhnya berpihak kepada produsen lokal di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Apabila pola seperti itu terus berlangsung, maka perputaran ekonomi yang berasal dari anggaran pemerintah pusat tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap petani, peternak, pelaku UMKM, maupun pengusaha lokal di Jawa Barat.
Dede Yusuf Usulkan BUMD Khusus
Melihat kondisi tersebut, Dede Yusuf mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyusun regulasi yang memberikan kepastian tata kelola rantai pasok.
Baginya, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan BUMD khusus yang memiliki fungsi mengelola distribusi dan penyerapan produk lokal sehingga seluruh kebutuhan program nasional dapat dipenuhi oleh pelaku usaha daerah.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut memerlukan payung hukum yang jelas agar mekanisme pengadaan tetap berjalan sesuai aturan sekaligus berpihak kepada masyarakat lokal.
“Lalu kemudian juga soal supply chain-nya, belanjanya dilakukan di Jawa Barat. Artinya perputaran uang itu benar-benar anggaran dari pusat, tapi yang merasakan manfaatnya masyarakat Jawa Barat. Tentu harus dicarikan payung hukumnya,” jelas Dede Yusuf.
Anggaran Menurun, Efektivitas Harus Ditingkatkan
Dalam kesempatan tersebut, Dede Yusuf juga menyoroti perubahan alokasi anggaran sejumlah program pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis telah mengalami rasionalisasi dari kisaran Rp200 triliun menjadi sekitar Rp140 triliun.
Selain itu, Dana Desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,3 miliar per desa juga mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp370 juta.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Ia berpandangan bahwa penguatan rantai pasok daerah menjadi salah satu strategi penting agar keterbatasan anggaran tetap mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Program Nasional Harus Menjadi Motor Ekonomi Daerah
Dede Yusuf menegaskan bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih maupun Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memiliki tujuan ganda.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting, kedua program tersebut juga dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, koperasi, dan UMKM di setiap daerah.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera memperkuat tata kelola rantai pasok sehingga seluruh kebutuhan program lebih banyak diserap dari hasil produksi masyarakat sendiri.
Lebih lanjut Dede Yusuf menjelaskan, apabila sistem tersebut berhasil dibangun, maka anggaran pemerintah pusat tidak hanya menghasilkan layanan publik yang berkualitas, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kemandirian ekonomi Jawa Barat.
