Komisi X DPR Soroti Maraknya Hoaks, Minta Edukasi Publik Diperkuat agar Data Nasional Tetap Akurat
PADANG: BELA RAKYAT – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan proses pendataan di lapangan, tetapi juga derasnya arus disinformasi yang beredar di ruang digital. Berbagai narasi keliru yang berkembang di media sosial dinilai berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dan mengganggu kualitas data yang menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, keberhasilan sensus tidak cukup hanya ditentukan oleh kesiapan petugas Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan juga bergantung pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang efektif untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Hetifah kepada Parlementaria saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2027).
Disinformasi Berpotensi Menghambat Pendataan
Hetifah mengungkapkan, hingga saat ini masih ditemukan berbagai informasi yang menyesatkan mengenai Sensus Ekonomi 2026. Sebagian informasi tersebut berkembang melalui media sosial dan memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan sensus.
“Ada misalnya disinformasi terkait dengan bagaimana dampak dari sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media termasuk media sosial yang mungkin perlu diluruskan,” ujar Hetifah.
Menurutnya, jika informasi yang salah dibiarkan berkembang, masyarakat akan semakin ragu memberikan data kepada petugas sensus. Dampaknya, kualitas data nasional dapat menurun dan memengaruhi ketepatan kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah bersama BPS memperkuat strategi komunikasi publik melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga setiap informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
Bangun Kepercayaan Masyarakat
Hetifah menegaskan, tujuan utama sensus adalah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat harus merasa aman saat memberikan informasi.
“Sehingga nanti mereka yang mungkin akan menjadi pemberi informasi itu merasa lebih tenang, nyaman dan juga bisa memberikan data-data yang jujur apa adanya,” katanya.
Ia menilai kejujuran responden menjadi faktor utama dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sensus, semakin akurat pula data yang dihasilkan.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari sektor investasi, pengembangan usaha, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Luruskan Kekhawatiran Soal Pajak
Salah satu isu yang banyak berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa data Sensus Ekonomi akan digunakan untuk meningkatkan beban pajak atau kepentingan lain yang merugikan pelaku usaha.
Hetifah menilai persepsi tersebut harus segera diluruskan melalui sosialisasi yang lebih masif.
“Mungkin ada yang menganggap bahwa sensus ekonomi ini nanti akan mempengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau juga mungkin terkait dengan berbagai hal lainnya yang dikhawatirkan oleh mereka.”
Ia menegaskan bahwa fungsi utama sensus bukanlah sebagai instrumen perpajakan, melainkan menyediakan basis data ekonomi yang akurat agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.
“Sensus ini pada akhirnya justru akan membuat kebijakan menjadi lebih tepat bagi para pelaku ekonomi,” tegasnya.
Strategi Komunikasi Harus Lebih Tepat Sasaran
Komisi X DPR RI juga menilai pola penyampaian informasi mengenai sensus perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Tidak cukup hanya memperbanyak sosialisasi, tetapi juga memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai kelompok pelaku ekonomi.
“Kita juga perlu memberikan informasi yang lebih luas, yang lebih tepat, yang lebih mengena dengan metode pemberian informasi yang juga lebih tepat sasaran kepada para pelaku ekonomi supaya mereka bisa menjadi pemberi informasi yang baik dan juga tidak khawatir atau ragu-ragu lagi,” ujar Hetifah.
Pendekatan komunikasi yang efektif diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mempersempit ruang berkembangnya informasi palsu yang dapat mengganggu pelaksanaan sensus.
Apresiasi untuk Petugas BPS
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Hetifah memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS dan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang tetap menjalankan tugas secara profesional.
Menurutnya, dedikasi para petugas menjadi kunci keberhasilan memperoleh data ekonomi yang mutakhir dan kredibel sebagai dasar pembangunan nasional.
“Selain itu juga kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja dengan profesional dan dengan sungguh-sungguh semoga hasilnya bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat terbarukan terkait ekonomi di Indonesia,” pungkas Hetifah.
Melalui penguatan edukasi publik, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, serta masyarakat, Komisi X berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang valid, terpercaya, dan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
