JAKARTA: BELA RAKYAT – Upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui skema hospital-based residency atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, dr. Adela Kanasya Adies, MSc.
Menurut Adela, kebijakan yang bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga medis di Indonesia itu harus dibangun di atas fondasi kualitas pendidikan yang kuat, bukan sekadar mengejar kuantitas lulusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Adela dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Bagi Adela, kebutuhan dokter spesialis di Indonesia memang sudah berada pada titik yang mendesak. Banyak rumah sakit, khususnya di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, masih mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Namun, ia mengingatkan bahwa solusi atas persoalan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa hingga mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran.
Krisis Dokter Spesialis Perlu Solusi Berkelanjutan
Adela menilai program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit merupakan langkah strategis yang memiliki tujuan mulia, yakni mempercepat pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia.
“Semangat besar di balik kebijakan ini patut diapresiasi karena menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Namun, percepatan harus tetap dibangun dengan sistem pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adela menjelaskan, persoalan kekurangan dokter spesialis merupakan masalah struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, solusi yang diambil juga harus mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang benar-benar kompeten dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Mutu Pendidikan Menjadi Titik Kritis
Dalam pandangan Adela, tantangan terbesar program hospital-based residency bukan hanya membuka lebih banyak tempat pendidikan, tetapi memastikan seluruh rumah sakit pendidikan memiliki standar yang sama.
Ia menyoroti pentingnya keberadaan dokter pembimbing klinis yang kompeten serta sistem supervisi yang kuat. Tanpa pembimbing yang memadai, proses transfer ilmu dan keterampilan klinis dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
“Pendidikan dokter spesialis tidak hanya berlangsung di ruang kuliah. Sebagian besar kompetensi dibangun melalui praktik klinis langsung bersama para pembimbing yang berpengalaman,” jelasnya.
Karena itu, menurut Adela, pemerintah harus memastikan kesiapan sumber daya manusia sebelum memperluas pelaksanaan program tersebut.
Pengalaman Klinis Tidak Boleh Dikurangi
Selain kualitas pembimbing, Adela juga menilai variasi kasus medis yang ditangani peserta didik menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas lulusan.
Dokter spesialis harus terbiasa menghadapi berbagai tingkat kompleksitas penyakit agar ketika lulus mampu mengambil keputusan medis secara tepat.
Apabila rumah sakit pendidikan memiliki keterbatasan jumlah maupun variasi pasien, maka kompetensi peserta didik berpotensi tidak berkembang secara maksimal.
Ia menegaskan bahwa pendidikan dokter merupakan proses yang sangat bergantung pada pengalaman klinis nyata.
“Paparan terhadap berbagai jenis kasus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dokter spesialis. Kompetensi lulusan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Percepatan Harus Sejalan dengan Keselamatan Pasien
Dalam perspektif yang lebih luas, Adela mengingatkan bahwa kualitas dokter spesialis pada akhirnya akan menentukan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
Ia menerangkan, masyarakat tidak hanya membutuhkan dokter dalam jumlah banyak, tetapi juga dokter yang memiliki kompetensi tinggi, profesional, dan mampu memberikan pelayanan sesuai standar medis.
Karena itu, setiap kebijakan percepatan pendidikan harus tetap mengedepankan keselamatan pasien sebagai tujuan utama.
Ia menilai keberhasilan program bukan diukur dari banyaknya lulusan, melainkan dari kemampuan lulusan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
Pastikan Lulusan Mengabdi di Daerah Kekurangan Dokter
Selain membahas mutu pendidikan, Adela juga menyoroti pentingnya memastikan lulusan program ini benar-benar mengisi daerah yang mengalami kekurangan dokter spesialis.
Lebih tepatnya, apabila tidak ada mekanisme penempatan yang jelas, maka tujuan pemerataan layanan kesehatan akan sulit tercapai karena lulusan berpotensi kembali terkonsentrasi di kota-kota besar.
Ia meminta pemerintah menyusun skema yang memberikan kepastian bahwa dokter spesialis hasil program tersebut akan mengabdi di wilayah yang membutuhkan.
“Program ini memang harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga medis,” katanya.
DPR Dorong Kebijakan Berorientasi Kualitas SDM
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, sains, teknologi, dan olahraga, Adela menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional agar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Adela juga menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan rumah sakit atau penyediaan alat kesehatan, tetapi juga oleh kualitas tenaga medis yang dihasilkan sistem pendidikan nasional.
Karena itu, ia berharap program hospital-based residency mampu menjadi solusi jangka panjang bagi pemerataan dokter spesialis di Indonesia, tanpa mengorbankan standar pendidikan yang selama ini menjadi fondasi utama pelayanan kesehatan nasional.
“Bagi kami, percepatan boleh dilakukan. Tetapi kualitas pendidikan tidak boleh ditawar. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Adela.
