JJAKARTA: BELA RAKYAT – Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mulai memperlihatkan arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama yang mengemuka adalah upaya menekan defisit anggaran agar semakin kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rapat Tim Perumus (Timrus) bersama pemerintah terkait penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/6/2026), Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan defisit APBN bergerak menuju level yang lebih rendah sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal nasional.
Menurut Muhidin, pemerintah saat ini diberikan keleluasaan untuk menyusun berbagai simulasi sebelum menetapkan angka final defisit yang akan digunakan dalam RAPBN 2027.
Presiden Dorong Defisit Turun
Muhidin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar defisit anggaran berada pada kisaran 1,5 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut lebih rendah dibandingkan postur APBN 2026 yang tercatat sebesar 2,68 persen PDB.
“Presiden kita menghendaki bahwa defisit kita itu makin lama makin kecil. Sehingga tahun ini Presiden minta 1,5 persen sampai 2,4 persen. Jadi tergantung nanti di mana yang cocok, mau ambil batas bawah atau batas atas atau batas tengah-tengah,” ujar Muhidin.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga ruang pembiayaan pembangunan. Penurunan defisit biasanya dipandang sebagai indikator meningkatnya kemampuan negara dalam mengelola pendapatan dan belanja secara lebih seimbang.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pemerintah masih harus memastikan berbagai program prioritas nasional tetap berjalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, program perlindungan sosial, hingga agenda hilirisasi industri yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Banggar Beri Kelonggaran Pemerintah
Dalam proses penyusunan KEM-PPKF, Banggar DPR memilih memberikan ruang yang cukup luas kepada pemerintah untuk melakukan berbagai simulasi fiskal. Langkah ini dilakukan karena dokumen yang dibahas saat ini masih berupa kerangka kebijakan awal dan belum masuk pada tahap penetapan postur anggaran final.
Muhidin menegaskan bahwa angka-angka yang sedang dibahas bukanlah keputusan akhir RAPBN 2027. Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menghitung berbagai skenario berdasarkan perkembangan ekonomi domestik maupun global.
“Ini hanya dasar pemerintah menyusun APBN. Ini kan baru KEM-PPKF. Sehingga masih ada range-nya. Pemerintah diberikan kelonggaran menghitung, mau ambil dari mana, dasar bawah atau dasar atas,” jelasnya.
Kelonggaran tersebut dinilai penting mengingat ketidakpastian ekonomi global masih cukup tinggi. Fluktuasi harga energi, perlambatan ekonomi dunia, dinamika perdagangan internasional, hingga perkembangan geopolitik dapat memengaruhi asumsi-asumsi dasar APBN.
Harga Minyak Jadi Faktor Penentu
Selain defisit anggaran, pembahasan juga menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Banggar menetapkan rentang harga minyak antara 70 hingga 90 dolar AS per barel sebagai pedoman awal penyusunan RAPBN 2027.
Muhidin mengakui bahwa angka tersebut masih sangat bergantung pada situasi geopolitik internasional, khususnya perkembangan di kawasan Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar terhadap pasokan minyak dunia.
Menurutnya, kondisi di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang paling menentukan arah harga minyak dalam beberapa bulan ke depan. Jalur tersebut merupakan salah satu lintasan energi terpenting di dunia sehingga setiap ketegangan yang terjadi berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.
“Itu kan dinamis, tergantung bagaimana perkembangan di Selat Hormuz. Minyak sekarang sudah turun di bawah 90. Kalau itu jalan, pasti pertamax juga akan turun,” kata Muhidin.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR terus memantau perkembangan global karena perubahan harga minyak dapat berdampak langsung terhadap subsidi energi, inflasi, hingga daya beli masyarakat.
Menunggu Simulasi Final Pemerintah
Lebih lanjut, Muhidin mengungkapkan bahwa seluruh asumsi makro dan postur RAPBN 2027 masih akan mengalami penyempurnaan setelah pemerintah menyelesaikan proses simulasi fiskalnya.
Tahapan berikutnya akan memasuki fase yang lebih krusial ketika Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 16 Agustus 2026.
Pada momentum tersebut, publik akan memperoleh gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran 2027, termasuk target defisit, pendapatan negara, belanja negara, hingga strategi pembiayaan.
“Finalisasinya nanti setelah 17 Agustus. Nanti pada tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan, di situ kita lihat adakah masih kemungkinan untuk menambah atau tidak,” pungkas Muhidin.
Ujian Menjaga Keseimbangan Fiskal
Pengurangan defisit memang menjadi sinyal positif bagi stabilitas fiskal. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan pembiayaan program pembangunan.
Jika target defisit yang lebih rendah berhasil dicapai tanpa mengurangi efektivitas program prioritas nasional, maka RAPBN 2027 dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Karena itu, perhatian kini tertuju pada hasil simulasi pemerintah dalam beberapa pekan mendatang. Keputusan akhir yang akan diumumkan Presiden pada Agustus nanti akan menjadi penentu arah kebijakan fiskal Indonesia sekaligus menguji sejauh mana ruang APBN mampu menopang agenda pembangunan nasional tanpa mengorbankan kesehatan keuangan negara.
