Oleh: Toto Izul Fatah
Jagat politik nasional hari-hari ini makin menarik untuk disimak dengan jernih.Terutama ketika mulai muncul opini yang seolah-olah menempatkan mahasiswa berhadap-hadapan dengan siswa dan emak-emak dalam isu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di satu sisi, mahasiswa turun ke jalan membawa kritik terhadap program MBG. Di sisi lain, muncul pula narasi dan aksi tandingan yang menggambarkan aspirasi siswa, orang tua, dan emak-emak sebagai pihak yang mendukung MBG.
Mahasiswa, seolah-olah, sedang melawan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Sementara, emak-emak menolak mahasiswa karena ingin anaknya makan lebih baik lewat MBG.
Di sinilah letak persoalan seriusnya. Boleh jadi, opini seolah-olah mahasiswa vis a vis dengan emak-emak itu sebagai gejala salah diagnosa dalam merespon tuntutan mahasiswa.
Dalam dunia medis, salah diagnosa hampir pasti akan melahirkan salah obat. Bukan menyembuhkan, tapi justru memperparah penyakitnya.
Padahal, persoalan utamanya bukan apakah rakyat butuh makanan bergizi atau tidak, karena rakyat tentu butuh. Anak-anak sekolah butuh gizi yang baik. Ibu-ibu ingin anaknya sehat.
Daerah miskin membutuhkan intervensi negara. Tidak ada yang salah dengan niat memberi makan bergizi kepada anak bangsa.
Yang dipersoalkan adalah tata kelolanya. Yang dikritik adalah prioritasnya. Yang diminta adalah evaluasi totalnya.
Yang dipertanyakan adalah apakah program sebesar MBG sudah dijalankan dengan transparan, tepat sasaran, efisien, aman, dan tidak menjadi lahan bancakan baru bagi para pemburu rente.
Jadi, kritik mahasiswa terhadap MBG tidak boleh disederhanakan menjadi “mahasiswa menolak anak-anak makan bergizi”. Itu penyederhanaan yang berbahaya.
Mahasiswa tidak sedang melawan siswa. Mahasiswa tidak sedang melawan emak-emak. Mahasiswa sedang mengingatkan pemerintah agar program yang niatnya baik jangan rusak oleh tata kelola yang buruk.
Ini seperti seorang pasien yang sakit perut, mual, dan muntah. Dokter yang baik tidak langsung menyimpulkan bahwa pasien itu hanya kurang makan, lalu diberi makanan sebanyak-banyaknya.
Dokter harus mencari tahu: apakah sakitnya karena salah makan, keracunan, maag akut, infeksi, atau gangguan organ dalam? Kalau ternyata penyebabnya keracunan, memberi makanan tambahan tanpa membersihkan racunnya justru bisa memperparah keadaan.
Begitu pula dengan MBG. Kalau persoalannya adalah tata kelola, maka obatnya bukan propaganda dukungan. Kalau persoalannya adalah kebocoran, maka obatnya bukan aksi tandingan.
Kalau persoalannya adalah prioritas anggaran, maka obatnya bukan membenturkan mahasiswa dengan penerima manfaat. Kalau persoalannya adalah potensi penyimpangan, maka obatnya adalah audit, evaluasi, transparansi, dan perbaikan sistem.
Pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai kritik substantif mahasiswa dijawab dengan politik pembelahan sosial. Jangan sampai publik digiring pada kesan bahwa siapa pun yang mengkritik MBG berarti tidak peduli kepada anak-anak miskin. Ini bukan hanya tidak fair, tetapi juga bisa memperkeruh keadaan.
Lebih berbahaya lagi jika siswa ikut ditarik ke dalam panggung dukung-mendukung kebijakan. Anak-anak sekolah bukan alat legitimasi politik. Mereka adalah penerima manfaat yang harus dilindungi.
Begitu juga emak-emak. Mereka adalah suara penting dalam kehidupan sosial bangsa. Mereka tahu betul beratnya harga pangan, sulitnya biaya sekolah, dan mahalnya kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun, jangan sampai suara emak-emak hanya dipakai secara selektif: didengar ketika mendukung program, tetapi diabaikan ketika mengeluh soal harga beras, minyak goreng, gas, listrik, biaya pendidikan, atau sulitnya mencari pekerjaan bagi anak-anak mereka.
Kalau pemerintah ingin mendengar emak-emak, dengarkanlah secara utuh. Jangan hanya mendengar dukungan mereka terhadap MBG, tetapi juga dengarkan kecemasan mereka terhadap ekonomi rumah tangga.
Demikian pula dengan mahasiswa. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik mahasiswa. Dalam sejarah bangsa ini, mahasiswa berkali-kali menjadi alarm moral ketika negara mulai kehilangan kepekaan.
Tentu mahasiswa juga harus objektif, tertib, dan tidak boleh terjebak pada gerakan anarkis. Tetapi menjawab kritik mahasiswa dengan cara membenturkannya dengan siswa dan emak-emak bukanlah langkah yang bijak.
Itu bukan penyembuhan. Itu hanya obat penenang yang bisa menciptakan efek samping lebih besar.
Masalah MBG harus dikembalikan pada substansi kebijakan. *Pertama,* perlu evaluasi total terhadap tata kelola. Mulai dari siapa penyedia makanan? Bagaimana mekanisme pengadaan?
Bagaimana standar gizi dan keamanan pangan? Siapa yang mengawasi kualitas makanan? Bagaimana mencegah penyimpangan anggaran? Bagaimana memastikan tidak ada kartel, rente, atau jual beli akses dalam pelaksanaan program?
*Kedua,* perlu audit anggaran secara terbuka. Program sebesar MBG tidak boleh hanya bertumpu pada niat baik Presiden. Niat baik harus dikawal oleh sistem yang baik.
Anggaran besar tanpa pengawasan kuat bisa berubah menjadi bancakan.
*Ketiga,* perlu penajaman prioritas penerima manfaat. Dalam kondisi fiskal negara yang tidak ringan, pemerintah harus realistis. MBG tidak harus dipaksakan secara merata ke semua wilayah tanpa melihat tingkat kebutuhan.
Anak-anak di daerah perkotaan yang relatif mampu tentu berbeda kondisinya dengan anak-anak di daerah 3T: terluar, terdepan, dan tertinggal.
Di sinilah jalan tengah yang paling masuk akal: Stop MBG? Tidak. Evaluasi total? Ya. MBG jalan terus, tetapi dengan tata kelola yang bersih, prioritas yang tepat, dan sasaran yang lebih fokus kepada daerah 3T serta kelompok paling rentan.
Dengan begitu, Presiden tetap bisa menjaga komitmen besarnya terhadap gizi anak bangsa. Tetapi, pada saat yang sama, pemerintah juga menunjukkan kedewasaan karena mau mendengar kritik, memperbaiki desain, dan menyelamatkan program dari potensi kegagalan.
Justru bila pemerintah memaksakan MBG berjalan luas tanpa evaluasi, risiko politiknya bisa jauh lebih besar. Bila terjadi penyimpangan, keracunan makanan, pemborosan anggaran, atau ketidaktepatan sasaran, maka yang rusak bukan hanya program MBG, tetapi juga kredibilitas Presiden.
Dalam konteks ini, mahasiswa jangan diposisikan sebagai musuh MBG. Siswa jangan dijadikan tameng MBG. Emak-emak jangan dijadikan alat pembenar MBG.
Semuanya harus diposisikan sebagai bagian dari rakyat yang punya kepentingan sama. Yaitu, agar uang negara dipakai dengan benar, agar anak-anak mendapat gizi yang layak, agar daerah tertinggal tidak terus tertinggal, dan agar program besar Presiden tidak dikorbankan oleh tata kelola yang buruk.
Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSi Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
