CIREBON: BElA RAKYAT – Persoalan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Cirebon kembali menjadi sorotan nasional setelah Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau langsung kondisi lapangan beberapa waktu lalu seperti dikutip di Instagram pribadi Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady.
Dalam kunjungan tersebut, perhatian publik tertuju kepada Hamka B. Kady. Dalam kunjungan itu, secara alamiyah Hamka sangat aktif mengawal proses pengawasan dan pencarian solusi terhadap persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat baik di Senayan maupun di tengah masyarakat.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan padatnya aktivitas transportasi di Kota Cirebon, keberadaan perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan yang membutuhkan penanganan serius. Persilangan langsung antara jalur kereta api dan jalan raya tidak hanya menyebabkan kemacetan berkepanjangan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.
Komisi V DPR RI datang dengan misi yang jelas: memastikan pemerintah memiliki langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan persoalan tersebut, sekaligus mengawal agar rencana pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana.
Hamka B Kady Turun Langsung Meninjau Titik Rawan
Rombongan Komisi V DPR RI bertolak dari Jakarta pada pukul 07.00 WIB dan tiba di Cirebon sekitar pukul 10.30 WIB. Setibanya di lokasi, Hamka B Kady bersama anggota Komisi V lainnya langsung bergerak menuju area perlintasan sebidang di sekitar Stasiun Cirebon.
Dari hasil pengamatan lapangan, terlihat jelas bagaimana kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat setiap hari. Jalur rel aktif yang membelah jalan raya menyebabkan arus kendaraan harus berhenti ketika kereta melintas. Dalam beberapa momen, antrean kendaraan mengular cukup panjang dan didominasi oleh pengendara sepeda motor.
Hamka tampak menyimak secara seksama berbagai penjelasan teknis yang disampaikan petugas lapangan. Dengan mengenakan kemeja putih, ia berjalan menyusuri area rel didampingi petugas yang menggunakan rompi keselamatan berwarna oranye.
Peninjauan langsung tersebut memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi warga. Bukan hanya persoalan kemacetan, tetapi juga risiko kecelakaan yang dapat terjadi apabila sistem pengamanan dan infrastruktur pendukung tidak ditingkatkan.
Fakta di Lapangan: Palang Tertutup, Kendaraan Menumpuk
Salah satu momen penting dalam kunjungan tersebut terjadi ketika palang pintu perlintasan diturunkan karena adanya kereta yang akan melintas.
Puluhan sepeda motor dan kendaraan lainnya terlihat berhenti menunggu di belakang palang. Pemandangan tersebut menjadi ilustrasi nyata bagaimana aktivitas masyarakat sehari-hari sangat dipengaruhi oleh keberadaan perlintasan sebidang.
Di sekitar lokasi tampak papan penanda bertuliskan “CIREBON +4 M” yang menjadi salah satu ikon kawasan tersebut. Tiang listrik, kabel utilitas, dan kepadatan aktivitas perkotaan semakin memperlihatkan bahwa titik ini merupakan salah satu urat nadi mobilitas masyarakat Cirebon.
Bagi Hamka B Kady, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa solusi tidak bisa ditunda terlalu lama. Semakin tinggi volume kendaraan dan perjalanan kereta api, semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur yang lebih aman dan modern.
Komisi V DPR RI Pertanyakan Kesiapan Pemerintah
Usai melakukan peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait.
Dalam forum tersebut, Komisi V DPR RI secara tegas meminta penjelasan mengenai progres dan kesiapan pembangunan yang akan dilakukan.
Pertanyaan utama yang mengemuka adalah sejauh mana perencanaan pemerintah telah berjalan dan kapan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari proyek yang direncanakan.
“Ingin bertanya kepada Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan. Apakah sudah ada perencanaan untuk membangun? Apakah di satu titik, apakah nanti dua tempat? Sampai sejauh mana perencanaan? Supaya kami juga memonitor. Apalagi Pak Presiden sudah menyampaikan secara menyeluruh,” jelas Hamka.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak ingin persoalan keselamatan publik hanya menjadi bahan diskusi tanpa tindak lanjut yang jelas. Komisi V menegaskan pentingnya transparansi perencanaan serta kepastian pelaksanaan di lapangan.
Mengapa Perlintasan Sebidang Menjadi Persoalan Serius?
Dari sisi keselamatan transportasi, perlintasan sebidang merupakan salah satu titik yang paling membutuhkan perhatian.
Ketika volume perjalanan kereta api meningkat dan pertumbuhan kendaraan terus bertambah setiap tahun, kapasitas perlintasan sebidang menjadi semakin terbatas. Akibatnya, waktu tunggu pengguna jalan semakin panjang dan potensi konflik antara kendaraan dengan kereta api meningkat.
Para pemerhati transportasi menilai bahwa solusi jangka panjang biasanya mengarah pada pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover atau underpass yang memungkinkan kendaraan dan kereta api bergerak tanpa saling mengganggu.
Namun pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan matang, dukungan anggaran yang besar, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Karena itulah pengawasan dari DPR RI menjadi sangat penting agar proses perencanaan tidak berjalan lambat dan kebutuhan masyarakat dapat segera diakomodasi.
Hamka B Kady: Pembangunan Harus Memberi Dampak Nyata
Dalam unggahan yang disampaikan melalui media sosial pribadinya, Hamka B Kady menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, tugas wakil rakyat bukan hanya menghadiri rapat atau menerima laporan, tetapi memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Meninjau langsung perlintasan sebidang di Stasiun Cirebon bersama Komisi V DPR RI. Bagi saya, pembangunan harus menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Tidak cukup hanya direncanakan dan dibahas dalam rapat, setiap keputusan harus diwujudkan secara tepat, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan keselamatan, kelancaran mobilitas, dan kualitas hidup warga.”
Hamka juga menekankan bahwa fungsi pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat yang telah memberikan amanah kepada para wakilnya di parlemen.
“Pengawasan yang ketat adalah bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Setiap aspirasi yang diperjuangkan harus dikawal hingga tuntas agar menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” papar Hamka.
Pernyataan tersebut memperlihatkan komitmen Hamka untuk memastikan setiap kebijakan yang dibahas di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat di daerah.
DPR Siapkan Pengawalan Anggaran
Dalam sesi wawancara dengan media, Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya telah memperoleh informasi mengenai sejumlah rencana yang tengah disiapkan pemerintah melalui kementerian terkait.
Tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, DPR juga berkomitmen mengawal aspek pembiayaan agar tidak menjadi hambatan.
“Kami sudah dapat informasi bahwa sudah ada perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh kementerian terkait. Yang jelas bahwa kita mencoba memberikan space anggaran untuk persoalan-persoalan itu, apakah itu sumbernya dari APBN maupun sumber-sumber lain. Tapi tujuannya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan lintasan sebidang.”
Komitmen tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang selama ini menunggu adanya solusi permanen terhadap persoalan perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Cirebon.
Dari Pengawasan Menuju Aksi Nyata
Kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi V DPR RI akhirnya ditutup pada siang hari sebelum rombongan kembali ke Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.
Namun substansi dari kunjungan tersebut justru baru dimulai setelah seluruh temuan lapangan dibawa ke tingkat pembahasan nasional.
Bagi Hamka B Kady, hasil peninjauan tidak boleh berhenti sebagai laporan administrasi. Temuan lapangan harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Kehadiran langsung di lokasi menjadi bukti bahwa pengawasan parlemen tidak hanya dilakukan dari ruang rapat, melainkan juga melalui pengecekan langsung terhadap persoalan yang dihadapi rakyat setiap hari.
Dengan dorongan kuat dari Komisi V DPR RI dan komitmen pengawalan yang ditunjukkan Hamka B Kady, masyarakat kini berharap pembangunan solusi permanen di perlintasan sebidang Stasiun Cirebon dapat segera direalisasikan, sehingga keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan mobilitas warga benar-benar dapat terwujud.
