JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tamsil Linrung menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditata ulang secara menyeluruh guna memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam implementasinya.
Meski demikian, Tamsil tetap mengingatkan agar langkah pembenahan tersebut tidak dilakukan dengan menghentikan secara mendadak dapur-dapur MBG yang telah beroperasi dan melayani masyarakat.
Menurut Tamsil, perbaikan tata kelola merupakan kebutuhan mendesak agar program unggulan pemerintah tersebut dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Ia menilai langkah Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dalam melakukan evaluasi dan pembenahan merupakan keputusan yang patut diapresiasi.
“Gebrakan untuk melakukan pembenahan memang bagus. Namun, harus dibarengi dengan tata kelola yang jelas dan terukur, terutama terkait banyaknya dapur yang belakangan ditangguhkan operasionalnya,” ujar Tamsil dalam Diskusi Media bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta.
Tamsil menilai pemerintah perlu membuat klasifikasi atau kategorisasi terhadap dapur-dapur MBG yang ada. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara objektif tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pihak yang telah berinvestasi dan menjalankan program sesuai aturan.
“Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Bagaimana dengan bangunan yang sudah berdiri dan investasi yang sudah dikeluarkan?” katanya.
Sebagai pimpinan DPD RI yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan, Tamsil mengaku banyak menerima laporan dan masukan dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan MBG. Ia tidak menampik adanya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk dugaan praktik titipan dalam pengelolaan dapur program tersebut.
Terkait persoalan itu, Tamsil menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis gagal. Berdasarkan hasil pengawasan dan kunjungannya ke berbagai daerah, ia melihat masalah utama justru terletak pada aspek pelaksanaan, bukan pada konsep program itu sendiri.
“Semua masalah yang saya temukan lebih banyak berada pada tataran implementasi di lapangan, bukan karena programnya buruk. Karena itu yang perlu dibenahi adalah tata kelola dan pelaksanaannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tamsil juga mengingatkan pentingnya ruang kritik terhadap program strategis nasional. Menurutnya, kritik yang konstruktif justru diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.
Ia menilai MBG memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga mampu menggerakkan sektor usaha lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Program ini memiliki multiplier effect yang luar biasa. Karena itu jika ada persoalan, harus diperbaiki, bukan ditutupi. Kita ingin program ini benar-benar berhasil dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya.
Lebih jauh, Tamsil menempatkan MBG sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi nasional yang digagas Presiden . Menurutnya, sejumlah program seperti MBG, koperasi merah putih, kampung nelayan, hingga rumah subsidi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan meningkatkan kemandirian bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Tamsil juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola sumber daya alam agar kontribusinya terhadap penerimaan negara semakin optimal. Ia menilai masih banyak potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan nasional.
“Tugas kita adalah memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Tamsil menyampaikan optimisme terhadap arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Ia meyakini berbagai program strategis yang diluncurkan saat ini merupakan bagian dari upaya mempercepat kemajuan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di balik berbagai program strategis tersebut ada semangat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa. Yang terpenting adalah memastikan pelaksanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Tamsil.
