JAKARTA – Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya memperkuat soliditas Keluarga Besar Putra Putri Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber, penyebaran paham radikalisme di ruang digital, hingga konflik sosial akibat tekanan ekonomi global, organisasi kemasyarakatan dinilai memiliki peran penting sebagai perekat sosial bangsa.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri pembukaan Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Karyoto, Kalingga Rendra, Evita Nursanty, Adang Daradjatun serta M. Nurdin.
“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif,” ujar Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, tantangan keamanan nasional kini mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi hanya berbentuk konflik fisik, melainkan juga infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial, penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat, hingga maraknya praktik premanisme yang mengganggu stabilitas investasi dan kehidupan sosial.
Berdasarkan data Polri, sepanjang tahun 2025 aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Sementara itu, Densus 88 Antiteror berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.
“Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. KBPP Polri memiliki posisi strategis karena lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin yang melekat pada keluarga besar Polri,” kata Bamsoet.
Ancaman Siber dan Polarisasi Jadi Tantangan Baru Organisasi Kemasyarakatan
Di balik situasi keamanan nasional yang relatif kondusif, berbagai indikator menunjukkan adanya ancaman baru yang bergerak senyap melalui ruang digital. Fenomena penyebaran radikalisme, propaganda intoleransi, hingga disinformasi politik kini semakin mudah menjangkau generasi muda melalui media sosial.
Sejumlah pengamat keamanan menilai pola ancaman tersebut jauh lebih sulit dideteksi dibanding ancaman konvensional karena bergerak melalui jaringan digital tertutup dan memanfaatkan algoritma media sosial untuk membangun polarisasi masyarakat.
Dalam konteks ini, organisasi berbasis kader seperti KBPP Polri dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat literasi digital dan pendidikan kebangsaan. Terlebih Indonesia tengah menghadapi bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam satu dekade mendatang.
Bamsoet menegaskan, generasi muda harus diarahkan kepada produktivitas, inovasi, serta penguatan nilai persatuan agar tidak mudah terpapar provokasi maupun ideologi ekstrem.
“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Sinergi Ormas dan Aparat Dinilai Penting Cegah Konflik Sosial
Selain ancaman digital, Bamsoet juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.
Menurutnya, organisasi masyarakat harus menjadi ruang dialog dan gotong royong, bukan justru memperuncing polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global.
“KBPP Polri harus menjadi contoh organisasi yang mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” pungkas Bamsoet.
