JAKARTA – Upaya memperkuat keamanan digital lintas negara kembali mendapat perhatian serius. Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum Indonesia dan China dalam menghadapi lonjakan kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima Atase Kepolisian Kedutaan Besar China untuk Indonesia, Yang Chunyan, di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi kerjasama strategis guna meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan digital lintas negara.
Menurut Bamsoet, kejahatan siber saat ini tidak lagi mengenal batas geografis. Pelaku, infrastruktur teknologi, dan korban bisa tersebar di berbagai negara, sehingga membutuhkan koordinasi lintas yurisdiksi yang solid. Tanpa kerja sama internasional, penegakan hukum dinilai akan kesulitan mengejar kecepatan dan kecanggihan pelaku kejahatan digital.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan kasus penipuan daring. Dalam kurun 2024 hingga awal 2026, tercatat lebih dari 120 ribu laporan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 2,6 triliun. Modus kejahatan pun semakin beragam, mulai dari investasi palsu, penyamaran aparat, hingga manipulasi psikologis melalui platform digital.
Selain menjadi target, Indonesia juga disebut berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi operasi oleh jaringan kejahatan internasional. Beberapa kasus pengungkapan di Batam, Bali, dan Jakarta menunjukkan adanya sindikat yang melibatkan warga negara asing dengan teknologi komunikasi canggih dan sistem kerja terorganisir.
Bamsoet menilai, kondisi tersebut harus direspons dengan langkah komprehensif, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga penguatan sistem pencegahan dan peningkatan kapasitas aparat. Ia menekankan pentingnya pertukaran intelijen secara cepat, pengembangan kemampuan digital forensik, serta penyusunan mekanisme hukum bersama antara kedua negara.
“Kolaborasi ini menjadi kunci untuk melacak jaringan, mengikuti aliran dana, dan melakukan penindakan secara simultan. Tanpa itu, kita akan selalu tertinggal dari pelaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan sistem analisis transaksi lintas negara untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Menurutnya, kejahatan siber saat ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan respons adaptif dan terintegrasi.
Kerjasama Indonesia–China di bidang ini diharapkan tidak hanya memperkuat keamanan nasional masing-masing negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keamanan digital kawasan secara keseluruhan.
