JAKARTA – Kenaikan harga minyak goreng di pasar nasional kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui anggotanya mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pokok tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai lonjakan harga minyak goreng berpotensi memberikan tekanan besar terhadap ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan, sehingga setiap kenaikan harga akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tren kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperkuat oleh pemantauan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mencatat kenaikan baik pada minyak goreng curah maupun kemasan premium di berbagai daerah.
Menurut Nasim, dampak kenaikan ini tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga sektor usaha kecil dan menengah. Pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, menghadapi kenaikan biaya produksi yang berisiko menekan keuntungan bahkan memicu kenaikan harga jual makanan.
“Kalau ini dibiarkan, efeknya bisa berantai. Mulai dari penurunan daya beli hingga potensi inflasi pangan yang lebih luas,” ujarnya.
Sebagai langkah cepat, DPR mendorong pemerintah untuk menggelar operasi pasar serta memperkuat pengawasan distribusi. Selain itu, stabilisasi pasokan dinilai penting agar harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat.
Nasim juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan pasar. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada jangka pendek, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang guna mencegah fluktuasi harga yang berulang.
Dengan kondisi saat ini, sinergi antara pemerintah pusat, pelaku usaha, dan distribusi dinilai menjadi kunci agar kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
