JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah di sektor infrastruktur memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah pihak di parlemen menilai, pemangkasan anggaran berisiko memperlambat perbaikan jalan di daerah yang selama ini sangat bergantung pada dukungan pusat.
Anggota Komisi V dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hamka Baco Kady menjadi salah satu yang menyoroti dampak kebijakan tersebut. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, ia mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya memahami kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi, tetapi jangan sampai program-program penting di daerah justru terhambat, terutama yang berkaitan dengan jalan,” ujar Hamka saat rapat dengan Dody Hanggodo di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Namun, di balik pernyataan itu, terdapat persoalan yang lebih kompleks. Investigasi ini menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki kapasitas fiskal terbatas, sehingga program pembangunan jalan sangat bergantung pada skema pusat seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketika alokasi ini dipangkas, dampaknya langsung terasa di lapangan.
“Bagi masyarakat, yang penting jalan rusak diperbaiki. Itu ukuran paling nyata,” terang Hamka.
Ketergantungan Daerah pada Anggaran Pusat
Data dan temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah belum mampu membiayai perbaikan jalan secara mandiri. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat proyek infrastruktur kerap tertunda, bahkan mangkrak, ketika transfer pusat mengalami penyesuaian.
Sejumlah sumber menyebutkan, proyek peningkatan jalan di beberapa wilayah terpaksa direvisi atau ditunda akibat pengurangan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efisiensi fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan strategi mitigasi bagi daerah.
Jalan Rusak, Ekonomi Terhambat
Dampak dari tertundanya perbaikan jalan tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berimbas pada aktivitas ekonomi. Distribusi barang menjadi lebih mahal dan lambat, sementara mobilitas masyarakat terganggu.
“Jalan rusak bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi berdampak langsung pada biaya logistik dan harga barang,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, kondisi jalan juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah di mata publik. Ketika perbaikan terhambat, kepercayaan masyarakat ikut tergerus.
Ruang Evaluasi Kebijakan
Dalam forum resmi, Hamka menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menata ulang prioritas anggaran. Ia mendorong agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Investigasi ini juga menemukan bahwa upaya efisiensi belum sepenuhnya transparan dalam hal penentuan sektor mana yang dipangkas dan mana yang dipertahankan. Hal ini membuka ruang kritik terkait akuntabilitas dan efektivitas kebijakan fiskal.
Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum disebut tetap berupaya menjaga keberlanjutan proyek strategis. Tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak justru memperlebar kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Antara Efisiensi dan Kebutuhan Dasar
Kasus ini memperlihatkan dilema klasik dalam pengelolaan anggaran negara: antara menjaga kesehatan fiskal dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, efisiensi berpotensi menjadi kontraproduktif.
Ke depan, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Tanpa itu, kebijakan efisiensi bisa berubah menjadi beban baru bagi daerah dan pada akhirnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.
