JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah agar memprioritaskan pembangunan akses kesehatan dan infrastrukturnya sebagai respon atas peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di jalan di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat, akibat keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Dalam peristiwa tersebut, ibu hamil harus dibawa menggunakan kendaraan sederhana karena kondisi jalan rusak yang tidak dapat dilalui ambulans. Persalinan terjadi di tengah perjalanan sebelum mencapai puskesmas rujukan.
Netty menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut, meskipun ibu dan bayi dilaporkan selamat.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujar Netty dalam keterangan media (2/04).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar yang menjadi penunjang layanan kesehatan.
“Keberadaan puskesmas pembantu di desa harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, akses jalan yang layak merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama untuk kondisi darurat,” jelasnya.
Netty juga mendorong adanya percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut sebagaimana telah direncanakan pemerintah daerah, agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko serupa.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kesiapan fasilitas untuk menangani persalinan.
“Kita perlu memastikan bahwa layanan kesehatan ibu dapat diakses dengan cepat, aman, dan bermartabat, di mana pun masyarakat berada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Netty mengingatkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, merupakan bagian penting dari arah kebijakan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029 yang menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.
“RIBK 2025–2029 harus menjadi acuan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan fasilitas,” ujarnya.
Netty juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan layanan kesehatan dan infrastruktur dasar dapat berjalan seiring dan saling mendukung.
Netty berharap peristiwa ini menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan dasar yang merata dan berkualitas.
“Ini bukan hanya soal satu kejadian, tetapi tentang bagaimana negara hadir melindungi keselamatan warganya, terutama ibu dan anak,” pungkasnya.
