JAKARTA -Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat arah industrialisasi nasional sekaligus menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai kerja sama ekonomi Indonesia–Jepang yang bernilai puluhan miliar dolar AS bukan sekadar simbol hubungan bilateral, tetapi peluang konkret untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.
“Jepang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam pembangunan industri nasional, mulai dari sektor otomotif hingga infrastruktur. Ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat lompatan industrialisasi kita,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah ketidakpastian global dan gangguan rantai pasok, Jepang hadir sebagai mitra yang relatif stabil dengan orientasi investasi jangka panjang. Namun demikian, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak hanya dilihat dari sisi nilai investasi, tetapi juga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi nasional.
Amin menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap proyek kerja sama internasional tidak membebani keuangan negara di masa depan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sejumlah proyek berbasis pembiayaan luar negeri berpotensi menimbulkan tekanan terhadap APBN, baik melalui jaminan pemerintah maupun dukungan terhadap BUMN.
“Kerja sama ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Jangan sampai investasi hari ini menjadi beban generasi mendatang,” tegasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya tiga prinsip utama dalam setiap kerja sama strategis. Pertama, transparansi fiskal secara menyeluruh, termasuk risiko pembiayaan dan kewajiban tersembunyi. Kedua, adanya transfer teknologi yang jelas dan terukur. Ketiga, penciptaan nilai tambah dalam negeri melalui peningkatan komponen lokal dan keterlibatan tenaga kerja nasional.
Lebih lanjut, Amin memandang kunjungan ini juga bagian dari strategi Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik global. Dalam konteks rivalitas kekuatan besar, Indonesia harus mampu memanfaatkan berbagai kemitraan tanpa terjebak dalam ketergantungan pada satu negara.
“Posisi Indonesia harus tetap kuat dan independen. Kita harus jadi pemain utama, bukan sekadar pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan setiap kesepakatan internasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan kepentingan jangka panjang bangsa.
“Kita butuh investasi, tetapi yang lebih penting adalah strategi nasional yang kuat. Indonesia harus menjadi subjek dalam perekonomian global, bukan hanya objek,” pungkasnya.
